Jakarta, Jurnalekbis.com – Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah telah menggelar rapat perdana satuan tugas energi baru terbarukan dan konversi kendaraan berbahan bakar bensin ke listrik. Rapat tersebut melibatkan delapan kementerian serta perusahaan listrik negara, PT PLN (Persero).
Menurut Bahlil, pertemuan tersebut membahas langkah konkret percepatan transisi energi nasional, termasuk pengurangan penggunaan bahan bakar fosil pada pembangkit listrik.
“Pertama yang akan kita selesaikan adalah diesel-diesel. PLTU yang selama ini memakai solar akan kita konversi dengan PLTS dan juga geothermal,” kata Bahlil kepada wartawan.
Ia menjelaskan, program tersebut akan menyasar berbagai pembangkit listrik berbahan bakar solar yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menilai konversi ini penting untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor sekaligus memperkuat bauran energi nasional yang lebih ramah lingkungan.
Pembangunan Energi Baru Dilakukan Paralel
Bahlil menegaskan bahwa proses penggantian pembangkit diesel tidak akan dilakukan secara tiba-tiba. Pemerintah akan membangun pembangkit energi terbarukan terlebih dahulu sebelum menghentikan operasional pembangkit lama.
“Bangun dulu pembangkit penggantinya. Kalau langsung di-stop, penggantinya belum ada. Jadi prosesnya paralel. Begitu sudah COD, PLTD-nya dimatikan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan pemerintah berencana melakukan perubahan terhadap dokumen rencana pengembangan tenaga listrik nasional atau RUPTL guna menyesuaikan arah kebijakan transisi energi.
Ketahanan Energi Jadi Prioritas di Tengah Geopolitik Global
Menurut Bahlil, langkah percepatan energi terbarukan juga dipicu situasi geopolitik global yang tidak menentu. Konflik dan ketegangan internasional dinilai dapat mempengaruhi stabilitas pasokan energi dunia.
“Dalam kondisi geopolitik perang seperti sekarang, kita tidak bisa memastikan kondisi energi jangka panjang. Karena itu kita optimalkan seluruh potensi energi yang ada di dalam negeri,” ujarnya.
Ia menambahkan, Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan yang besar, mulai dari tenaga surya hingga panas bumi, yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan energi nasional.
Stok BBM Nasional Aman
Selain membahas transisi energi, Bahlil juga menyinggung kondisi pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Ia memastikan stok energi saat ini masih dalam kondisi aman.
“Stok kita dalam kondisi aman sekitar 23 hari. Itu yang ada di dalam tangki. Tapi produksi terus berjalan dan pasokan juga terus masuk,” katanya.
Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan atau panic buying karena pemerintah terus memantau ketersediaan pasokan energi nasional.
Harga Minyak Dunia Masih Fluktuatif
Bahlil menjelaskan pemerintah juga terus memantau perkembangan harga minyak dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami fluktuasi tajam. Harga minyak sempat berada di bawah USD70 per barel, kemudian naik hingga menyentuh USD80 hingga USD90 per barel, bahkan sempat mencapai USD112 sebelum kembali turun.
Kondisi tersebut turut mempengaruhi perhitungan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Sampai sekarang kami belum menghitung secara pasti kenaikan subsidi karena rata-rata harga sejak Januari belum melampaui USD70 per barel,” ujarnya.
Diversifikasi Sumber Impor Minyak
Sebagai langkah antisipasi terhadap dinamika global, pemerintah juga mulai menyiapkan alternatif sumber impor minyak mentah. Selama ini sebagian besar pasokan berasal dari kawasan Timur Tengah.
Menurut Bahlil, pemerintah tengah menjajaki opsi impor dari sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Nigeria, Brasil, dan Australia.
“Kita akan mencari alternatif yang terbaik untuk kepentingan bangsa kita,” katanya.
Kebijakan Penghematan Energi Masih Dikaji
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan kebijakan penghematan energi seperti work from home (WFH) yang diterapkan beberapa negara Asia Tenggara, Bahlil mengatakan pemerintah masih melakukan kajian.
Beberapa negara seperti Filipina dan Vietnam telah menerapkan langkah efisiensi penggunaan bahan bakar untuk mengurangi konsumsi energi.
“Kita masih melakukan exercise berbagai alternatif untuk efisiensi penggunaan bahan bakar. Tapi belum ada keputusan pasti,” kata Bahlil.
Pemerintah, lanjutnya, akan mempertimbangkan berbagai opsi kebijakan sebelum mengambil keputusan yang dinilai paling tepat bagi kepentingan nasional.
