Mataram, Jurnalekbis.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Bank Indonesia memperketat pengawasan harga bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026. Langkah itu dilakukan setelah inflasi tahunan NTB tercatat masih lebih tinggi dibanding nasional, meski pada April 2026 wilayah ini mengalami deflasi sebesar -0,11 persen secara bulanan (mtm).
Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB bertema Pengendalian Harga Jelang HBKN Iduladha yang digelar di Kota Mataram, 12 Mei 2026.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, mengatakan sejumlah komoditas pangan diperkirakan berpotensi mengalami kenaikan harga dalam beberapa pekan ke depan.
“Komoditas yang perlu diantisipasi menjelang Iduladha antara lain daging ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng,” ujarnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), deflasi NTB pada April 2026 terutama dipengaruhi turunnya harga cabai rawit, daging ayam, dan emas perhiasan. Kabupaten Sumbawa menjadi daerah dengan penyumbang deflasi tertinggi mencapai -0,52 persen (mtm).
Meski demikian, tekanan inflasi tahunan dinilai masih perlu diwaspadai karena daya beli masyarakat berpotensi tergerus jika harga pangan kembali melonjak saat permintaan meningkat menjelang Iduladha.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, menegaskan pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2026 tergolong sangat baik. Namun, stabilitas harga tetap menjadi faktor penting agar pertumbuhan ekonomi tidak menekan masyarakat.
“Inflasi NTB memang masih terkendali, tetapi posisi inflasi tahunan yang berada di atas nasional harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya disparitas inflasi antarwilayah di NTB. Karena itu, koordinasi lintas daerah dinilai menjadi kunci untuk menjaga kestabilan pasokan dan distribusi bahan pokok.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan kerja sama antardaerah, pemantauan harga harian berbasis real time, hingga operasi pasar yang lebih terukur dan tepat sasaran.
Bank Indonesia NTB sendiri mengklaim telah melakukan berbagai langkah stabilisasi harga sepanjang 2026. Hingga Mei, BI NTB telah mendukung Gerakan Pangan Murah di 37 titik di berbagai wilayah.
Selain itu, BI NTB juga bersinergi dengan Badan Pangan Nasional dalam program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) cabai rawit sebanyak 2,48 ton dari Enrekang saat Ramadan dan Idulfitri lalu.
Menurut Hario, upaya pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui operasi pasar, tetapi juga perlu dibarengi peningkatan produksi pangan dan edukasi kepada masyarakat.
BI NTB, lanjutnya, akan terus memperkuat distribusi sarana produksi pertanian, memperluas Gerakan Pangan Murah bersama pemerintah daerah, serta mengedukasi masyarakat untuk berbelanja secara bijak melalui radio, televisi, dan platform digital.
Rapat koordinasi TPID itu turut dihadiri unsur pemerintah kabupaten/kota, Bulog, Pertamina, Hiswana Migas, Kanwil DJPb NTB, serta berbagai instansi strategis lainnya.
