Lombok Barat, Jurnalekbis.com— Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyoroti pentingnya kemudahan akses pelayanan publik saat melakukan kunjungan kerja ke Rumah Susun ASN Nusa Tenggara Barat di Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (19/5/2026). Dalam kunjungan itu, Menteri PKP meminta agar ruang pelayanan publik ditempatkan di lantai dasar agar masyarakat lebih mudah memperoleh informasi dan layanan.
“Ini ruang pelayanan ya, saran saya bisa ditempatkan di bawah di lantai 1 agar rakyat mendapatkan akses informasi yang mudah dan cepat,” ujar Menteri PKP saat meninjau area Pelayanan Publik Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Nusa Tenggara 1.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kualitas hunian vertikal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus mengevaluasi pelayanan publik di lingkungan BP3KP Nusa Tenggara 1. Menteri PKP didampingi jajaran kantor pusat Kementerian PKP serta Kepala BP3KP Nusa Tenggara 1 bersama staf terkait.
Dalam peninjauan itu, Menteri melihat langsung fasilitas gedung, unit hunian, hingga area pelayanan masyarakat yang berada di kompleks rumah susun ASN tersebut. Ia juga berdialog dengan sejumlah ASN yang menempati sekaligus berkantor di kawasan tersebut.
Rumah Susun ASN NTB dibangun dengan konsep hunian modern bertingkat setinggi delapan lantai dan memiliki 72 unit hunian. Bangunan itu diperkirakan mampu menampung hingga 216 penghuni, khususnya ASN Kementerian PUPR yang bertugas di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat.
Dari total unit yang tersedia, sebanyak 60 unit merupakan tipe 36, kemudian 10 unit tipe 45, serta dua unit ramah difabel. Seluruh kamar telah dilengkapi fasilitas furnitur lengkap atau fully furnished sehingga penghuni dapat langsung menempati tanpa perlu menyiapkan perlengkapan dasar tambahan.
Selain hunian, bangunan tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti lift, mushola, area terbuka, hingga konsep green building yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi energi dan kenyamanan lingkungan.
Menteri PKP menegaskan pembangunan rumah susun ASN menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau yang terintegrasi dengan area kerja. Menurutnya, keberadaan hunian dekat kantor akan membantu meningkatkan efektivitas kerja ASN dalam melayani masyarakat.
“Kita harus menguasai masalah dan kebijakan yang ada di masyarakat karena ketika rakyat bertanya dan menyampaikan pengaduan, kita bisa sampaikan dengan jelas agar rakyat terbantu,” kata Menteri PKP.
Rusun ASN NTB sendiri dikembangkan dengan konsep Mixed Use Development. Lantai satu hingga lantai tiga digunakan sebagai area perkantoran dan ruang serbaguna untuk operasional BP3KP NT 1, sedangkan lantai empat sampai lantai delapan dimanfaatkan sebagai hunian ASN.
Konsep tersebut dinilai menjadi model hunian terintegrasi yang tidak hanya menekan biaya mobilitas pegawai, tetapi juga memperkuat sistem pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien.
Pemerintah melalui Kementerian PKP saat ini terus mendorong pembangunan hunian vertikal modern di berbagai daerah sebagai solusi kebutuhan tempat tinggal ASN, terutama bagi pegawai yang berasal dari luar daerah penugasan.
