Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bersama Komisi V DPR RI menggelar Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami di kawasan PLTU Jeranjang, Kabupaten Lombok Barat, Sabtu (11/7/2026). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami di wilayah yang termasuk kawasan rawan bencana sekaligus memiliki objek vital nasional.
Program edukasi tersebut melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang, serta berbagai pemangku kepentingan. Peserta mendapatkan pembekalan mengenai karakteristik gempa bumi, sistem peringatan dini, hingga langkah penyelamatan diri saat terjadi bencana.
Anggota Komisi V DPR RI Abdul Hadi mengatakan edukasi kebencanaan menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah dengan tingkat risiko gempa dan tsunami cukup tinggi.
“Kegiatan ini bertujuan memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar memahami informasi geofisika, tidak mudah panik saat terjadi bencana, serta mengetahui langkah yang tepat ketika menghadapi gempa maupun tsunami,” ujarnya.
Menurut Abdul Hadi, hingga kini gempa bumi belum dapat diprediksi secara pasti. Namun, BMKG telah memiliki sistem pemantauan yang mampu menyampaikan informasi secara cepat setelah gempa terjadi. Karena itu, keberadaan peralatan pemantauan dan sistem peringatan dini harus terus dijaga agar berfungsi optimal.
Ia menegaskan Komisi V DPR RI siap memberikan dukungan dari sisi anggaran untuk memastikan perangkat tersebut tetap beroperasi dengan baik demi keselamatan masyarakat.
Deputi Bidang Geofisika BMKG, Dr. Nelly Florida Riama, menjelaskan Lombok Barat dipilih sebagai lokasi sekolah lapang karena memiliki potensi ancaman gempa dan tsunami yang cukup tinggi. Selain itu, kawasan tersebut juga menjadi lokasi berdirinya PLTU Jeranjang yang merupakan salah satu objek vital nasional.
Menurutnya, penguatan kapasitas masyarakat tidak cukup hanya melalui teknologi, tetapi juga membutuhkan edukasi yang berkelanjutan.
“Kami berharap peserta tidak hanya memahami materi yang diberikan, tetapi juga menjadi agen edukasi di lingkungannya masing-masing sehingga semakin banyak masyarakat yang siap menghadapi gempa dan tsunami,” katanya.
Nelly menambahkan, sistem pemantauan BMKG saat ini mampu mengeluarkan informasi awal gempa dalam waktu kurang dari tiga menit setelah kejadian. Meski demikian, kecepatan penyampaian informasi harus diimbangi dengan kesiapan masyarakat agar risiko korban dapat ditekan.
Sementara itu, Manager PT PLN Indonesia Power UBP Jeranjang Yunisetya Ariwibawa menilai pelaksanaan sekolah lapang menjadi langkah strategis dalam memperkuat budaya keselamatan di lingkungan pembangkit listrik.
Sebagai salah satu pemasok utama listrik di Pulau Lombok, PLTU Jeranjang berada di kawasan pesisir yang memiliki potensi terdampak apabila terjadi gempa besar yang memicu tsunami.
“Melalui kegiatan ini, kami memperoleh peningkatan kapasitas dalam menghadapi kondisi darurat, baik bagi personel PLN Indonesia Power maupun masyarakat di sekitar pembangkit. Kesiapsiagaan menjadi bagian penting untuk meminimalkan dampak apabila sewaktu-waktu terjadi bencana,” ujarnya.
Ia menegaskan PLN Indonesia Power akan terus memperkuat sistem mitigasi bencana sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan pekerja sekaligus menjamin keandalan pasokan listrik bagi masyarakat Pulau Lombok.
Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Fauzan Husniadi menyambut baik pelaksanaan sekolah lapang tersebut. Pemerintah daerah berharap program serupa dapat diperluas ke wilayah utara Lombok Barat yang sebelumnya mengalami dampak besar akibat gempa.
Menurutnya, edukasi mitigasi bencana juga perlu menjangkau kalangan pelajar sehingga pemahaman mengenai langkah penyelamatan dapat ditanamkan sejak usia dini.
“Yang paling penting adalah masyarakat memiliki kesiapan sehingga tidak panik ketika menghadapi bencana,” katanya.
Melalui kolaborasi antara BMKG, Komisi V DPR RI, pemerintah daerah, PLN Indonesia Power, dan masyarakat, Sekolah Lapang Gempa dan Tsunami diharapkan mampu membangun budaya siaga bencana yang lebih kuat. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur evakuasi dan sistem peringatan dini, risiko korban jiwa maupun kerugian akibat gempa dan tsunami dapat diminimalkan.
