Mataram, Jurnalekbis.com – Perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat pertumbuhan impresif sebesar 13,64 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Triwulan I 2026. Capaian tersebut jauh melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di level 5,61 persen, sekaligus menunjukkan daya tahan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.
Data tersebut disampaikan dalam kegiatan Media Briefing Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) NTB Triwulan II 2026 yang digelar Bank Indonesia di Kota Mataram, Jumat (29/5/2026).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, mengatakan kondisi ekonomi global masih dibayangi sejumlah tantangan, terutama akibat ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang berpotensi mengganggu rantai pasok dan memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia.
“Di tengah dinamika global tersebut, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan kinerja yang baik dengan pertumbuhan 5,61 persen pada Triwulan I 2026. Pertumbuhan ini didukung konsumsi pemerintah, konsumsi rumah tangga, dan investasi yang tetap terjaga,” ujar Hario.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi NTB ditopang oleh meningkatnya ekspor konsentrat tembaga, belanja pemerintah, serta konsumsi masyarakat yang tetap kuat. Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian, pertambangan, perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan menjadi motor utama pertumbuhan daerah.
Selain pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga di NTB juga relatif terkendali. Pada April 2026, NTB mengalami deflasi bulanan sebesar 0,11 persen (month to month/mtm), menjadikannya salah satu dari sembilan provinsi di Indonesia yang mencatat deflasi pada periode tersebut.
Meski demikian, inflasi tahunan dan inflasi tahun kalender masih berada dalam rentang sasaran nasional. Untuk menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) NTB bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat berbagai langkah pengendalian.
Upaya tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi, High Level Meeting, inspeksi pasar, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di 21 titik, program penanaman cabai di lahan pemerintah, hingga edukasi belanja bijak kepada masyarakat.
Di sektor pembayaran digital, tren transaksi non-tunai juga menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga April 2026, volume transaksi BI-FAST tumbuh 33,81 persen (yoy). Sementara transaksi melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Real Time Gross Settlement (RTGS) meningkat 18,99 persen (yoy).
Bank Indonesia juga mencatat penggunaan QRIS terus berkembang, termasuk transaksi lintas negara atau QRIS Cross Border yang dilakukan wisatawan asal Malaysia. Kenaikan transaksi ini sejalan dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara ke sejumlah destinasi unggulan di NTB.
Pada kesempatan yang sama, Bank Indonesia bersama TNI Angkatan Laut juga melaporkan keberhasilan pelaksanaan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di NTB. Dalam kegiatan tersebut, uang layak edar senilai Rp8,34 miliar berhasil didistribusikan dan terserap seluruhnya oleh masyarakat serta perbankan.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB menyebut kinerja sektor jasa keuangan tetap solid dengan dukungan pertumbuhan kredit dan pembiayaan UMKM. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga menegaskan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan daerah masih kuat.
Forum KSSK menilai sinergi antara Bank Indonesia, OJK, LPS, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Pajak menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di NTB.
