Jakarta, Jurnalekbis.com – Pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap tidak mengalami kenaikan di tengah ketidakpastian geopolitik global akibat konflik di Timur Tengah. Jaminan tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden, yang juga membahas percepatan elektrifikasi desa, pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), hingga peningkatan penerimaan negara dari sektor pertambangan.
Menurut Bahlil, pemerintah telah mengevaluasi kondisi pasokan energi nasional dan memastikan stok bahan bakar minyak (BBM), minyak mentah (crude), serta LPG berada di atas batas minimum nasional sehingga kebutuhan masyarakat tetap aman.
“Kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan, sesuai dengan apa yang sudah diputuskan seperti sekarang. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi, termasuk di dalamnya adalah LPG subsidi,” kata Bahlil.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang masih dipengaruhi dinamika konflik di kawasan Timur Tengah. Meski harga energi internasional bergerak naik turun, pemerintah menegaskan belum ada perubahan kebijakan terhadap harga energi bersubsidi.
Selain membahas ketahanan energi, rapat juga menyoroti percepatan program listrik desa. Bahlil mengungkapkan, dari sekitar 11.000 desa yang sebelumnya belum menikmati akses listrik, lebih dari 1.400 desa telah berhasil dialiri listrik melalui program yang rampung pada 2025.
Program tersebut dijadwalkan akan diresmikan Presiden dalam waktu dekat sebelum peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia pada 14 Agustus.
Bahlil menegaskan seluruh pekerjaan untuk program 2025 telah selesai sehingga pemerintah kini memasuki tahap peresmian, bukan lagi pembahasan anggaran.
“Program 2025 sudah selesai pekerjaannya. Yang akan diresmikan adalah program yang sudah selesai. Untuk 2026-2027 anggarannya juga sudah tersedia, sehingga tinggal implementasi,” ujarnya.
Di sektor energi baru terbarukan, pemerintah juga melaporkan kesiapan pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW). Tahap pertama proyek tersebut telah memperoleh persetujuan dan akan segera memasuki proses groundbreaking.
Menurut Bahlil, Presiden dijadwalkan memimpin langsung peluncuran proyek strategis tersebut sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional.
Pada kesempatan yang sama, pemerintah turut melaporkan penataan sektor pertambangan yang diarahkan untuk meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Langkah itu menjadi salah satu agenda reformasi pengelolaan sumber daya alam agar memberikan kontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara.
Menanggapi pertanyaan mengenai impor energi dari Rusia, Bahlil menegaskan mekanisme yang dilakukan merupakan kerja sama antarpemerintah atau Government to Government (G2G).
“Yang melakukan impor BBM Rusia itu adalah Pemerintah Indonesia, G2G (Government to Government). Pemerintah menugaskan Lemigas sebagai BLU di bawah ESDM untuk melaksanakannya. Tujuannya menjaga cadangan energi nasional agar tidak terjadi kekurangan dan memastikan pasokan energi dalam negeri tetap tersedia,” jelasnya.
Sementara itu, terkait program biodiesel B50, Bahlil menyebut pemerintah masih optimistis keseimbangan pasokan bahan baku minyak sawit mentah (CPO) dapat terjaga. Menurutnya, selama harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada di atas rata-rata 90 dolar Amerika Serikat per barel, pendanaan melalui BPDPKS dinilai masih mampu mendukung implementasi program tersebut.
Di akhir keterangannya, Bahlil mengungkapkan Presiden juga memberikan arahan khusus agar distribusi BBM bagi nelayan menjadi perhatian utama pemerintah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir sekaligus memastikan akses energi tetap terjangkau bagi sektor produktif.
