Mataram, Jurnalekbis.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat sinergi untuk mempercepat arus investasi sebagai mesin penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam pelantikan pengurus Kadin NTB periode 2025–2030, di Prime Plaza Hotel, Mataram, Rabu (29/7/2026), di tengah capaian pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 13,24 persen, salah satu yang tertinggi di Indonesia.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menilai pencapaian tersebut menunjukkan fondasi ekonomi NTB semakin kokoh. Menurutnya, pertumbuhan itu tidak hanya bergantung pada satu sektor, melainkan ditopang oleh industri pengolahan, pertambangan, pariwisata, pertanian, dan sektor produktif lainnya.
“NTB adalah daerah dengan pertumbuhan ekonomi nomor dua di Indonesia. Ini harus kita syukuri dan kita beri apresiasi kepada pemerintah daerah beserta seluruh pelaku usaha yang telah bekerja keras,” kata Anindya.
Ia menegaskan Kadin Indonesia siap mempromosikan berbagai peluang investasi NTB melalui jaringan internasional yang dimiliki. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas akses investor sekaligus memperkenalkan produk unggulan daerah ke pasar global.
Selain investasi, Anindya menilai perdagangan, pekerja migran, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi tiga sektor strategis yang perlu diperkuat. Namun, menurutnya, masuknya investasi sangat bergantung pada kepastian hukum dan regulasi.
“Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan kemudahan, tetapi juga kepastian. Kepastian hukum, kepastian perizinan, dan kepastian regulasi menjadi kunci untuk menarik investasi,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal menegaskan pemerintah daerah membuka ruang kolaborasi yang lebih luas bagi dunia usaha. Pemprov NTB, kata dia, berkomitmen menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kepastian kepada investor, dan memperkuat kemitraan dengan sektor swasta.
“Saya ingin menciptakan suasana yang benar-benar mendukung dunia usaha. Silakan teman-teman Kadin memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia untuk kegiatan maupun pertemuan dengan mitra bisnis,” ujar Iqbal.
Di tengah ketidakpastian ekonomi global, Iqbal mengajak pelaku usaha mengubah cara pandang terhadap tantangan ekonomi. Menurutnya, perubahan situasi global justru membuka peluang untuk melakukan transformasi ekonomi melalui inovasi dan pengembangan sektor unggulan.
“Daripada terus fokus pada krisis, lebih baik kita fokus mencari peluang yang muncul dari setiap tantangan. Dunia sedang berubah dan cara berpikir kita juga harus berubah,” katanya.
Ia menjelaskan arah pembangunan ekonomi NTB kini tidak lagi hanya bertumpu pada industri pengolahan dan pariwisata. Pemerintah juga mendorong pengembangan pertanian, agribisnis, agromaritim, agroforestri, industri garam, serta ketahanan pangan sebagai sumber pertumbuhan baru.
Data pemerintah menunjukkan Nilai Tukar Petani (NTP) NTB telah mencapai 131, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) berada di angka 135. Capaian tersebut dinilai mencerminkan meningkatnya produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
Melihat potensi tersebut, Gubernur mengajak kalangan usaha memperluas investasi pada sektor pangan dan agribisnis yang memiliki prospek jangka panjang sekaligus memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Di sisi lain, Pemprov NTB juga terus memperkuat akses pembiayaan bagi UMKM melalui pengembangan koperasi multipihak yang menghubungkan petani, pelaku usaha, lembaga pembiayaan, distributor, hingga pasar dalam satu ekosistem yang saling terintegrasi.
Ketua Kadin NTB H. Faurani menegaskan kepengurusan baru siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat iklim usaha. Organisasi tersebut akan mendorong lahirnya wirausaha baru, memperkuat UMKM, serta menghimpun aspirasi pelaku usaha sebagai masukan bagi penyusunan kebijakan ekonomi.
Pelantikan pengurus Kadin NTB periode 2025–2030 menjadi momentum mempererat kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas investasi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing daerah, dan mengantarkan NTB menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
