Mataram, Jurnalekbis.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak ditentukan oleh kecanggihan teknologi ataupun kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Faktor yang paling menentukan justru terletak pada kualitas sumber daya manusia, perubahan budaya kerja, serta kepemimpinan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Pesan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Halik, saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Sistem dan Teknologi Informasi (SENASTIF) 2026 bertema “Inovasi Digital dan Kecerdasan Buatan untuk Mempercepat Transformasi Digital Nasional” di Hotel Lombok Garden, Mataram, Senin (3/8).
Menurut Ahsanul Halik, transformasi digital bukan sekadar memindahkan layanan konvensional ke dalam bentuk aplikasi atau sistem elektronik. Lebih dari itu, digitalisasi harus mengubah cara berpikir birokrasi, pola pelayanan publik, hingga cara pengambilan keputusan yang berbasis data.
“Teknologi hanyalah alat yang memungkinkan perubahan terjadi. Manusialah penggerak sesungguhnya dari transformasi. Karena itu, transformasi digital bukan proyek teknologi semata, melainkan perubahan cara berpikir, cara bekerja, cara melayani masyarakat, serta membangun kepemimpinan digital yang adaptif,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan di tengah meningkatnya penggunaan AI dalam berbagai sektor, termasuk pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa teknologi secanggih apa pun tidak akan menghasilkan perubahan berarti apabila tidak didukung budaya organisasi yang terbuka terhadap inovasi.
AI Membuka Peluang, Tetapi Juga Risiko
Dalam paparannya, Ahsanul menjelaskan bahwa dunia kini memasuki fase yang disebutnya sebagai Revolusi Kecerdasan, ketika mesin tidak lagi sekadar menjalankan instruksi, tetapi mampu belajar, mengenali pola, hingga membantu proses pengambilan keputusan.
Meski demikian, perkembangan AI juga menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Ancaman keamanan siber, perlindungan data pribadi, penyebaran disinformasi, hingga persoalan etika menjadi isu yang harus diantisipasi sejak dini.
Karena itu, menurutnya, pengembangan kecerdasan buatan harus tetap berlandaskan tanggung jawab moral dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan etika agar inovasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
NTB Perkuat Pemerintahan Digital
Sebagai bentuk komitmen mempercepat digitalisasi, Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang kini diarahkan menuju konsep Pemerintahan Digital (PEMDI).
Langkah tersebut diwujudkan melalui pengembangan Portal Satu Data NTB, integrasi layanan digital lintas instansi, serta peningkatan keamanan siber bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Pemprov NTB juga dipersiapkan menjadi salah satu provinsi percontohan dalam penguatan sistem keamanan siber nasional.
Ahsanul menegaskan, digitalisasi pemerintahan tidak boleh mengorbankan kedaulatan data negara.
“Kami ingin memastikan bahwa pengembangan pemerintahan digital tidak hanya memanfaatkan teknologi, tetapi juga menjaga kedaulatan data, keamanan informasi, serta keberlanjutan layanan publik. Penguasaan sistem dan data harus tetap berada di tangan pemerintah demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, tata kelola digital yang baik akan mendorong pelayanan publik menjadi lebih cepat, transparan, efisien, sekaligus meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan berbasis data.
Kampus Diminta Melahirkan Inovator
Selain pemerintah, perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem digital nasional.
Ahsanul menilai kampus tidak cukup hanya menghasilkan lulusan yang mampu menggunakan teknologi, tetapi juga harus menciptakan peneliti, pengembang sistem, hingga inovator yang mampu melahirkan solusi bagi berbagai persoalan bangsa.
“Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar atau konsumen teknologi digital. Kita harus menjadi pencipta, pengembang, dan inovator teknologi yang mampu menghadirkan solusi bagi kebutuhan bangsa,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, industri, dan masyarakat menjadi fondasi penting agar transformasi digital dapat berjalan berkelanjutan.
Rektor Dorong Kolaborasi Riset
Seminar nasional tersebut dibuka Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr. Drs. Abdul Wahab, yang menyebut SENASTIF 2026 sebagai ruang kolaborasi antara akademisi, peneliti, pemerintah, dan praktisi teknologi.
Ia mengatakan Universitas Muhammadiyah Mataram terus memperkuat kualitas pendidikan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan mutu akademik, serta kerja sama dengan berbagai mitra strategis.
Saat ini universitas memiliki delapan fakultas dengan 38 program studi. Fakultas Teknik menjadi salah satu yang berkembang pesat melalui Program Studi Teknik Sipil, Teknik Pertambangan, Teknologi Informasi, dan Geologi.
Selain membangun gedung baru Fakultas Teknik yang ditargetkan digunakan pada tahun akademik mendatang, universitas juga mengembangkan Rumah Sakit Universitas sebagai bagian dari peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Puluhan Peneliti Ikut Presentasi
SENASTIF 2026 menghadirkan sejumlah akademisi nasional sebagai narasumber, yakni Prof. Dr. Teddy Mantoro, Prof. Dr.Eng. Ir. I Gede Pasek Suta Wijaya, serta Prof. Ir. Media Anugerah Ayu, M.Sc., Ph.D.
Kegiatan ini diikuti 60 peserta yang terdiri dari 18 presenter luring, 17 presenter daring, dan 25 peserta nonpresenter. Para peserta berasal dari berbagai perguruan tinggi dan institusi yang mempresentasikan hasil penelitian di bidang sistem informasi, teknologi digital, hingga kecerdasan buatan.
Berbagai karya ilmiah tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai publikasi akademik semata, melainkan berkembang menjadi inovasi yang dapat diterapkan untuk menjawab tantangan pembangunan nasional.
Menutup paparannya, Ahsanul mengutip pemikiran ilmuwan komputer Alan Turing sebagai refleksi terhadap perkembangan AI.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini bukan lagi mempertanyakan apakah mesin mampu berpikir, melainkan apakah manusia tetap mampu menggunakan akal sehat dan kebijaksanaan di tengah pesatnya kemajuan teknologi.
“Teknologi menentukan seberapa cepat kita melangkah. Kebijaksanaan menentukan ke mana kita melangkah. Karena itu, kemajuan teknologi harus selalu berjalan beriringan dengan etika, tanggung jawab, nilai-nilai Pancasila, dan semangat gotong royong agar benar-benar memberi manfaat bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Dengan penguatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan digital, keamanan siber, serta kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, industri, dan masyarakat, NTB menargetkan transformasi digital tidak hanya menghasilkan layanan publik yang lebih efisien, tetapi juga menciptakan inovasi yang berdaya saing dan memberi dampak nyata bagi pembangunan daerah maupun nasional.
