Jurnalekbis – Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menyimpan dinamika luas di balik penyajian sepiring makanan bergizi bagi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aktivitas dapur yang beroperasi setiap hari tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi, tetapi juga memicu pergerakan ekonomi lokal yang dirasakan langsung oleh pekerja, pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga masyarakat yang terlibat dalam rantai pasok pangan.
Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Lombok Timur, Lalu Ridwan Irawan, menilai bahwa berbagai pandangan publik terhadap pelaksanaan MBG merupakan bagian dari dinamika program nasional yang masih terus berkembang. Ia mengakui, pelaksanaan program tersebut tidak lepas dari sejumlah tantangan di lapangan, termasuk laporan gangguan pencernaan pada sebagian penerima manfaat. Kendati demikian, ia memandang persoalan tersebut harus ditempatkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tanpa mengabaikan dampak positif yang telah dirasakan masyarakat luas.
“Sebagai bagian dari masyarakat, kami sangat mendukung keberhasilan dan keberlanjutan program MBG ini karena membawakan multi-effect yang nyata,” tegas Lalu Ridwan Irawan atau yang akrab disapa Miq Wawan, Kamis (17/9/2026).
Peluang Kerja dan Penggerak Ekonomi Lokal
Salah satu dampak nyata yang mulai terlihat dari pelaksanaan MBG di Lombok Timur adalah terbukanya kesempatan kerja di tingkat lokal. Dapur-dapur MBG memerlukan tenaga kerja untuk mendukung operasional harian, mulai dari tahap persiapan bahan makanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi. Keterlibatan tenaga kerja lokal ini membuat manfaat program dapat dirasakan melampaui kelompok penerima makanan semata.
Bagi sebagian warga, aktivitas di dapur MBG menjadi peluang untuk memperoleh pekerjaan sekaligus menambah penghasilan keluarga. Kondisi ini menunjukkan bahwa program pemenuhan gizi memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pelayanan.
Dampak ekonomi tersebut turut dirasakan oleh para pedagang sayur dan pelaku UMKM pertanian lokal. Kebutuhan bahan pangan dalam skala besar untuk dapur MBG menciptakan permintaan yang lebih tinggi terhadap berbagai komoditas. Para pedagang yang sebelumnya kerap menghadapi kendala dalam menghabiskan barang dagangan kini mendapatkan tambahan pasar yang stabil.
Rantai pasok ini menggerakkan aktivitas ekonomi dari hulu ke hilir. Petani memproduksi bahan pangan, pedagang memasok kebutuhan, sementara dapur MBG mengolahnya menjadi makanan siap saji untuk disalurkan kepada penerima manfaat. Keberadaan program MBG dengan demikian menyentuh aspek ekonomi masyarakat yang berada di balik proses produksi hingga distribusi makanan.
Penguatan Pengawasan dan Keamanan Pangan
Di tengah berbagai dampak positif tersebut, FKDM Lombok Timur menekankan pentingnya menjaga aspek keamanan pangan sebagai prioritas utama. Pihaknya mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk terus memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan MBG di daerah.
Langkah strategis yang dinilai mendesak adalah meningkatkan kompetensi kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beserta seluruh personel yang bekerja di dapur MBG. Peningkatan kapasitas ini diperlukan agar setiap tahapan pengelolaan makanan mematuhi standar operasional yang ketat, mulai dari pemilihan bahan baku, metode penyimpanan, proses memasak, pengemasan, hingga distribusi.
Selain itu, standar kebersihan dan higienitas harus diawasi secara konsisten. Pengawasan ketat ini bertujuan memastikan bahwa makanan yang sampai kepada penerima manfaat tidak hanya memenuhi unsur gizi, tetapi juga dijamin aman untuk dikonsumsi.
Imbauan Cermat Menyaring Informasi
Menyikapi besarnya perhatian publik terhadap MBG, FKDM mengingatkan masyarakat agar senantiasa cermat dan tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumber kebenarannya. Berbagai kabar mengenai program ini yang beredar melalui media sosial perlu diverifikasi terlebih dahulu sebelum disebarluaskan guna menghindari timbulnya keresahan di tengah masyarakat.
Menurut FKDM, kritik dan masukan tetap diperlukan sebagai bentuk pengawasan sosial yang konstruktif. Namun, kritik tersebut akan jauh lebih tepat sasaran apabila didasarkan pada informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara faktual. Dengan cara ini, evaluasi terhadap kekurangan program dapat dilakukan secara objektif, sementara manfaat positif yang telah dirasakan masyarakat tetap dapat dipertahankan.
Keberhasilan program MBG pada akhirnya tidak hanya diukur dari jumlah porsi makanan yang berhasil disalurkan. Lebih dari itu, program ini harus mampu memastikan bahwa setiap makanan yang diterima benar-benar aman, berkualitas, dan bernutrisi, serta diiringi oleh penguatan ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan di sekitar dapur pelayanan.
