Kemenhaj Lobar Bentuk Satgas Istithaah, Perkuat Perlindungan dan Edukasi Jemaah Haji

Kepala Kantor Kemenhaj Lombok Barat, Hj. Rina Margasari (kiri)), bersama Kasubbag TU, H. Sukri (kanan), usai rapat koordinasi pembentukan Satgas Istithaah Kesehatan Jemaah Haji.

JURNALEKBIS.com, LOMBOK BARAT – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Lombok Barat mulai mempersiapkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Istithaah Kesehatan Jemaah Haji. Satgas tersebut dirancang untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat, melindungi petugas kesehatan, serta membantu jemaah memahami persyaratan kesehatan sebelum keberangkatan haji.

Persiapan pembentukan satgas dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar di Aula Kantor Kementerian Haji dan Umrah Lombok Barat, Kamis (19/11/2026). Rapat tersebut melibatkan sejumlah unsur lintas sektor sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi penyelenggaraan ibadah haji.

Kepala Kantor Kementrian Haji dan Umroh Lombok Barat, Hj. Margasari, Menjelaskan pembentukan Satgas Istithaah telah dibicarakan dan dipersiapkan sejak beberapa waktu lalu. Rapat kali ini menjadi langkah awal untuk menentukan unsur-unsur yang akan dilibatkan dalam kepengurusan satgas sekaligus membahas pembagian tugas masing-masing anggota.

“Pembentukan satgas memang sudah dari jauh-jauh hari kita obrolkan dan persiapkan. Namun, baru hari ini kita memanggil siapa saja yang akan terlibat dalam SK Satgas Istithaah Kesehatan ini,” ujar Rina.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan satgas akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari unsur TNI-Polri, pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pelibatan berbagai unsur tersebut, menurut Rina, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada petugas yang terlibat dalam penentuan kelayakan kesehatan jemaah sekaligus menjaga jemaah agar memahami keputusan medis yang diberikan.

“Tujuan kita membentuk ini untuk mengamankan petugas kesehatan yang terlibat dalam menentukan jemaah layak berangkat atau istithaah. Kita juga ingin mengamankan jemaah. Jadi, saling melindungi,” katanya.

Rina menambahkan, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah ketika jemaah yang sebelumnya dinyatakan memenuhi istithaah kesehatan, tetapi kemudian tidak memenuhi persyaratan saat menjalani pemeriksaan lanjutan di asrama haji.

Kondisi tersebut kerap menimbulkan kekecewaan, terutama bagi jemaah yang telah mempersiapkan keberangkatan dan merasa sudah siap menunaikan ibadah haji.

“Ketika di asrama haji ada pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan itu yang menentukan mereka layak terbang atau tidak. Jemaah kadang kecewa karena sudah yakin berangkat, tetapi setelah pemeriksaan lanjutan ternyata tidak istithaah dan tidak bisa terbang,” jelasnya.

Untuk mengantisipasi persoalan tersebut, Satgas Istithaah diharapkan dapat memberikan edukasi sejak awal kepada jemaah dan keluarga mengenai pentingnya memenuhi persyaratan kesehatan sebelum keberangkatan.

Sementara itu, Kasubbag Tata Usaha Kemenhaj Lombok Barat, H. Sukri, mengatakan pembentukan satgas juga diarahkan untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kriteria istithaah kesehatan jemaah haji.

Menurut Sukri, langkah tersebut sekaligus menjadi upaya mitigasi terhadap potensi keberatan atau komplain dari jemaah maupun keluarga ketika seseorang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk berangkat.

“Semua stakeholder dilibatkan untuk bersama-sama melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama mengenai pemenuhan kriteria istithaah kesehatan, sekaligus melakukan mitigasi agar tidak terjadi komplain dari pihak keluarga,” ujarnya.

Ia menambahkan, rapat koordinasi tersebut merupakan pertemuan perdana. Selanjutnya, akan dilakukan rapat lanjutan untuk menyusun program kerja, mematangkan tugas dan fungsi satgas, serta mempersiapkan pelaksanaan kegiatan.

Adapun unsur yang direncanakan terlibat meliputi TNI-Polri, Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, MUI, FKPP, FKPW, Baznas, PHI, Dinas Dukcapil, Dinas Kesehatan, serta berbagai unsur terkait lainnya.

Sukri menegaskan jumlah personel satgas belum ditentukan secara pasti. Hal terpenting, menurutnya, adalah keterwakilan berbagai elemen yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan haji dan mampu mendukung pelaksanaan tugas satgas.

Ia mencontohkan, keterlibatan tokoh agama menjadi penting dalam memberikan pemahaman kepada jemaah maupun keluarga ketika hasil pemeriksaan medis menyatakan seseorang tidak memenuhi istithaah kesehatan.

“Penjelasan dari dokter terkadang belum cukup diterima oleh jemaah. Namun, ketika tokoh agama memberikan pemahaman, jemaah bisa lebih mudah menerima kondisi tersebut,” katanya.

Rina sebelumnya menyebutkan, kepengurusan satgas nantinya juga akan melibatkan perwakilan dari setiap kecamatan di Lombok Barat. Dari 10 kecamatan, diharapkan masing-masing memiliki minimal satu perwakilan untuk mendukung sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Meski demikian, nama-nama anggota yang akan masuk dalam Surat Keputusan (SK) Satgas Istithaah Kesehatan masih dalam tahap pembahasan dan belum ditetapkan secara final.

Melalui pembentukan satgas tersebut, Kemenhaj Lombok Barat berharap edukasi mengenai istithaah dapat dilakukan lebih menyeluruh, tidak hanya mencakup kesiapan kesehatan, tetapi juga kesiapan pengetahuan, finansial, dan mental jemaah sebelum menunaikan ibadah haji.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *