Jurnalekbis.com- Ukraina melancarkan serangan drone terbesar ke wilayah Rusia sejak konflik antara kedua negara dimulai tiga tahun lalu. Serangan ini menargetkan pinggiran ibu kota Rusia, Moskow, dan menewaskan sedikitnya dua orang serta melukai beberapa lainnya.
Militer Ukraina mengerahkan 337 drone dalam serangan tersebut, yang semuanya berhasil dicegat oleh pertahanan udara Rusia. Meskipun demikian, beberapa puing drone jatuh di area pemukiman, menyebabkan kerusakan pada blok apartemen tingkat tinggi. Seorang warga, Yevgenia Bakatuyeva (38), menggambarkan situasi saat ledakan terjadi: “Kami sedang tidur, kemudian ada ledakan. Anak-anak berteriak. Saya membuka pintu, dan semua tetangga berhamburan keluar. Ada yang berlumuran darah.”
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengutuk serangan tersebut dan menuduh Ukraina menargetkan rumah penduduk sipil. Peskov menekankan bahwa Rusia hanya menargetkan infrastruktur militer dalam operasi militernya dan menyebut tindakan Ukraina sebagai eskalasi yang berbahaya.
Serangan drone ini terjadi beberapa jam sebelum pertemuan antara pejabat tinggi Amerika Serikat dan Ukraina di Jeddah, Arab Saudi, yang bertujuan membahas upaya penghentian perang antara Rusia dan Ukraina. Pertemuan tersebut menghasilkan pernyataan bersama yang menyerukan gencatan senjata sementara selama 30 hari, dengan harapan dapat membuka jalan menuju perdamaian yang lebih permanen. Ukraina menyatakan terima kasih atas dukungan Presiden AS Donald Trump dan Kongres AS dalam upaya perdamaian ini.
Komunitas internasional memberikan perhatian serius terhadap eskalasi terbaru ini. Presiden Prancis, Emmanuel Macron, menyambut baik proposal gencatan senjata dan mendesak Rusia untuk menerima tawaran tersebut demi mengakhiri konflik yang telah berlangsung lama.
Serangan drone besar-besaran oleh Ukraina menunjukkan kemampuan dan tekad negara tersebut dalam menghadapi agresi Rusia. Namun, tindakan ini juga meningkatkan risiko eskalasi lebih lanjut yang dapat memperumit upaya diplomatik yang sedang berlangsung.
Gencatan senjata sementara yang diusulkan dapat menjadi langkah awal menuju negosiasi damai yang lebih substansial. Namun, keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada kesediaan semua pihak untuk menahan diri dan berkomitmen pada dialog konstruktif.
Masyarakat internasional, termasuk negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, diharapkan dapat memainkan peran aktif dalam mendorong penyelesaian damai dan memastikan bahwa hak-hak sipil serta keselamatan warga sipil tetap menjadi prioritas utama dalam setiap proses negosiasi.
Dengan situasi yang terus berkembang, penting bagi semua pihak untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum internasional dan mencari solusi yang adil serta berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik ini.
