BisnisEkonomiNasional

Bahlil: Stok Energi RI Aman, LPG Masih Impor 7 Juta Ton—CNG & DME Disiapkan

×

Bahlil: Stok Energi RI Aman, LPG Masih Impor 7 Juta Ton—CNG & DME Disiapkan

Sebarkan artikel ini
Bahlil: Stok Energi RI Aman, LPG Masih Impor 7 Juta Ton—CNG & DME Disiapkan

Jakarta, Jurnalekbis.com Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia memastikan kondisi energi nasional tetap stabil di tengah gejolak geopolitik global. Namun, ketergantungan tinggi terhadap impor LPG masih menjadi pekerjaan rumah besar, dengan pemerintah kini menyiapkan berbagai alternatif seperti CNG dan DME.

Pemerintah menegaskan ketahanan energi nasional masih dalam kondisi aman meski dunia dihadapkan pada ketidakpastian geopolitik, termasuk konflik di Timur Tengah yang berdampak pada jalur distribusi energi global seperti Selat Hormuz.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengungkapkan hal tersebut usai melaporkan langsung perkembangan sektor energi kepada Presiden. Ia menyebut, kualitas bahan bakar minyak (BBM) nasional, baik solar maupun bensin, saat ini berada di atas standar minimum.

“Dari sisi BBM produk, baik solar maupun bensin, dari semua spek, alhamdulillah semuanya di atas standar minimum nasional,” kata Bahlil.

Tak hanya itu, stok minyak mentah (crude) untuk kebutuhan pengembangan kilang juga dilaporkan berada dalam kondisi aman. Menurutnya, stabilitas ini telah terjaga hampir dua bulan terakhir meskipun tekanan geopolitik meningkat.

Baca Juga :  iPhone 16 Segera Hadir di Indonesia: Sertifikasi TKDN dan Prediksi Harga

“Alhamdulillah sudah hampir dua bulan, ketika kejadian geopolitik di Timur Tengah, kita masih stabil. Stok kita di atas standar minimum nasional, jadi relatif tidak ada masalah,” ujarnya.

Ketergantungan LPG Masih Tinggi
Di balik kondisi energi yang stabil, pemerintah masih menghadapi tantangan besar pada sektor LPG. Dari total konsumsi nasional mencapai 8,6 juta ton per tahun, produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 1,6 hingga 1,7 juta ton.

Artinya, sekitar 7 juta ton LPG masih harus dipenuhi melalui impor.

“Konsumsi kita 8,6 juta ton per tahun, dan yang produksi dalam negeri hanya sekitar 1,6 sampai 1,7 juta ton. Selebihnya kita impor,” ungkap Bahlil.

Kondisi ini, lanjutnya, merupakan dampak dari kebijakan konversi minyak tanah ke LPG yang dilakukan sejak bertahun-tahun lalu.

Baca Juga :  Pertamina-Grab Luncurkan Layanan Digital Bright Gas di NTB

Strategi Substitusi: DME hingga CNG
Untuk mengurangi ketergantungan impor, pemerintah kini tengah mengkaji sejumlah opsi substitusi LPG. Salah satu yang didorong adalah pengembangan Dimethyl Ether (DME) berbasis batu bara kalori rendah.

“DME itu dari batu bara low-calorie, dilakukan hilirisasi, dan menjadi substitusi pengganti LPG,” jelasnya.

Namun, proyek DME masih dalam tahap awal dan belum sepenuhnya berjalan. Alternatif lainnya adalah pengembangan Compressed Natural Gas (CNG), yang dinilai lebih potensial karena bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri.

“CNG ini dari gas C1-C2, industrinya banyak di dalam negeri. Tinggal ditekan sampai 250 sampai 400 bar, sehingga bisa digunakan secara optimal,” katanya.

Saat ini, penggunaan CNG sudah mulai diterapkan di sejumlah sektor seperti hotel, restoran, hingga Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).

Diversifikasi Energi Jadi Kunci
Bahlil menegaskan, pemerintah tidak hanya fokus pada satu solusi, melainkan mendorong diversifikasi energi sebagai strategi utama menghadapi krisis global.

Baca Juga :  Harga Kedelai di NTB Tembus Rp13.500 per Kg

Beberapa langkah yang tengah dijalankan antara lain:

  • Optimalisasi lifting minyak dan gas
  • Pengembangan biodiesel seperti B50 untuk menekan impor solar
  • Penggunaan bioetanol (E20) untuk bensin
  • Diversifikasi energi substitusi LPG seperti DME dan CNG

“Kita tidak boleh menggantungkan harapan hanya pada LPG. Harus kita diversifikasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam situasi global yang tidak menentu, setiap negara kini dituntut memaksimalkan sumber daya energi domestik demi menjaga ketahanan nasional.

“Di era geopolitik yang tidak menentu, kita harus mencari formulasi untuk survival mode. Semua produksi dalam negeri harus kita prioritaskan,” ujarnya.

Meski sejumlah alternatif telah disiapkan, Bahlil menegaskan bahwa seluruh opsi tersebut masih dalam tahap kajian dan belum menjadi keputusan final. Pemerintah akan terus mengkonsolidasikan berbagai skenario untuk memastikan kebijakan yang diambil tepat sasaran.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *