Jakarta, Jurnalekbis.com — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa transformasi digital pemerintahan melalui Government Technology (GovTech) telah mencapai kemajuan signifikan. Sebanyak 80 persen sistem GovTech kini telah terhubung, sementara data dari delapan kementerian dan lembaga untuk pertama kalinya berhasil disatukan dalam satu platform berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).
Menurut Luhut, integrasi yang mulai berjalan sejak 1 Juni tersebut merupakan salah satu langkah penting dalam sejarah tata kelola pemerintahan Indonesia. Melalui sistem baru itu, berbagai data pemerintah dapat diakses secara lebih cepat, akurat, dan terhubung antarlembaga.
“Saya laporkan mengenai Government Technology, karena sudah 80 persen Government Technology ini terkoneksi. Dan pertama kali juga delapan kementerian dan lembaga sepanjang Republik Indonesia merdeka datanya menjadi satu sejak 1 Juni kemarin,” kata Luhut.
Ia menilai penyatuan data nasional menjadi fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang lebih efektif. Seluruh data yang sebelumnya tersebar di berbagai instansi kini mulai dibersihkan dan diintegrasikan menggunakan teknologi AI.
“Semua data sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI,” ujarnya.
Luhut mencontohkan kemampuan teknologi pengenalan wajah atau face recognition yang telah diperagakan dalam rapat bersama DPR. Teknologi tersebut mampu memberikan hasil analisis dalam waktu singkat sehingga dapat membantu penyelesaian berbagai persoalan administrasi dan pelayanan publik.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, akan menjadikan GovTech sebagai salah satu pilar utama reformasi birokrasi. Dengan data yang terkumpul dalam satu sistem, pengambilan keputusan diharapkan menjadi lebih presisi dan berbasis fakta.
GovTech juga akan diintegrasikan dengan National Single Window yang berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. Integrasi tersebut diyakini mampu memperkuat pengawasan, memperluas basis data ekonomi, serta meningkatkan transparansi aktivitas usaha di Indonesia.
Salah satu sasaran utama dari sistem ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Luhut menyebut terdapat sekitar 64 juta UMKM yang berpotensi masuk ke dalam ekosistem digital pemerintah sehingga lebih mudah mendapatkan akses pembinaan sekaligus tercatat dalam sistem perpajakan nasional.
“UMKM yang 64 juta itu akan kita grab supaya mereka ikut menjadi bagian dan terlibat dalam sistem,” katanya.
Dengan basis data yang semakin lengkap, pemerintah optimistis rasio pajak nasional atau tax ratio dapat meningkat secara bertahap. Saat ini tax ratio Indonesia masih berada di kisaran 9 persen, namun menurut Luhut berpotensi naik hingga 12 sampai 13 persen dalam beberapa tahun ke depan.
Peningkatan penerimaan negara tersebut dinilai dapat membuka ruang fiskal yang lebih besar, termasuk kemungkinan penyesuaian kebijakan perpajakan dan penciptaan lapangan kerja baru berbasis data.
Selain membahas digitalisasi pemerintahan, Luhut juga menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program tersebut memiliki manfaat besar bagi masyarakat, meski pelaksanaannya masih perlu ditata agar lebih efektif.
“MBG ini memang program yang sangat baik, hanya pengelolaannya memang perlu ditata dengan rapi,” ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah juga tengah mempersiapkan pengembangan International Financial Center dan skema Family Office. Menurut Luhut, pertemuan terkait agenda tersebut direncanakan berlangsung di Bali pada Juli mendatang.
Pemerintah memperkirakan skema tersebut dapat menarik masuk investasi dalam jumlah besar ke Indonesia. Karena itu, stabilitas ekonomi, kepastian regulasi, dan citra positif Indonesia menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor global.
