Mataram, Jurnalekbis.com – Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) NTB, Hery Atmaja, menyebut kebijakan terbaru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penghapusan catatan pinjaman di bawah Rp1 juta pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) memberi peluang besar bagi masyarakat untuk kembali mengakses kredit perbankan, termasuk kredit rumah subsidi.
Menurut Hery, selama ini banyak calon konsumen rumah subsidi gagal memperoleh pembiayaan akibat terkendala catatan pinjaman online (pinjol) dengan nominal kecil yang masuk dalam SLIK.
“Dulu banyak masyarakat tidak bisa mengajukan kredit lagi hanya karena tunggakan kecil, misalnya Rp300 ribu atau bahkan sisa administrasi beberapa ribu rupiah. Sekarang pinjaman di bawah Rp1 juta itu tidak lagi ditampilkan,” ujar Hery kepada wartawan di Mataram, Rabu 20 Mei 2026.
Ia menjelaskan, kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dengan OJK setelah banyak keluhan dari masyarakat dan pengembang perumahan terkait sulitnya akses pembiayaan akibat pinjol.
Hery mengungkapkan, persoalan pinjol menjadi salah satu hambatan terbesar dalam penyaluran rumah subsidi. Bahkan, dari 10 calon konsumen yang mengajukan kredit, hanya satu orang yang dinyatakan lolos, sementara sisanya terkendala catatan pinjaman online.
“Rata-rata sebenarnya mereka mampu membeli rumah, tetapi terjebak masalah administrasi pinjol. Ada yang lupa password, email, atau nomor telepon hilang sehingga tidak tahu cara melunasi dan mendapatkan surat pelunasan,” katanya.
Menurut dia, kondisi tersebut membuat banyak masyarakat masuk kategori kredit bermasalah atau kolektibilitas tiga dan empat meski nilai tunggakan relatif kecil. Karena itu, REI NTB menyambut baik langkah OJK yang dinilai dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk kembali memiliki akses terhadap rumah subsidi.
“Ini peluang besar bagi masyarakat yang ingin membeli rumah subsidi. Teman-teman media juga perlu menyosialisasikan supaya masyarakat tahu bahwa sekarang ada kemudahan,” ucapnya.
Hery menilai kebijakan tersebut juga sejalan dengan program pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Ia mengatakan, sektor perumahan memiliki dampak ekonomi luas karena melibatkan banyak usaha turunan, mulai dari bahan bangunan hingga tenaga kerja konstruksi.
Secara nasional, kata dia, penyaluran rumah subsidi sebelumnya mencapai sekitar 258 ribu unit per tahun. Namun pemerintah kini meminta pengembang meningkatkan jumlah tersebut menjadi 350 ribu unit per tahun.
“Kalau target itu tercapai, tahun depan kemungkinan akan bertambah lagi. Ini untuk mendukung program tiga juta rumah sekaligus menggerakkan ekonomi,” katanya.
Hery juga mengimbau masyarakat tidak ragu membeli rumah subsidi melalui pengembang anggota REI. Ia memastikan REI NTB terus berupaya menyediakan hunian berkualitas bagi masyarakat.
“Kalau masyarakat masih ragu atau ingin memastikan informasi, silakan datang dan berkonsultasi dengan REI,” ujarnya.
