Mekkah, Jurnalekbis.com – Kementerian Haji dan Umrah menegaskan larangan pemasangan atribut, stiker, spanduk, hingga penanda kelompok bimbingan ibadah haji (KBUH) di tenda jemaah di Arafah dan Mina menjelang puncak ibadah haji 2026. Larangan itu diterapkan untuk menjaga ketertiban penempatan jemaah serta kelancaran layanan Armuzna atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Ichsan Marsha, mengatakan seluruh pengaturan tenda telah ditetapkan bersama Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. Karena itu, pihak mana pun dilarang membuat penanda sendiri di luar ketentuan resmi.
“Tidak boleh ada pihak manapun yang membuat penanda sendiri di luar pengaturan resmi yang telah ditetapkan,” kata Ichsan dalam keterangannya, Jumat, 22 Mei 2026.
Menurutnya, pemasangan atribut tambahan berpotensi menimbulkan kebingungan jemaah dan mengganggu sistem penempatan yang sudah diatur pemerintah Arab Saudi bersama PPIH.
Ia menegaskan, petugas akan langsung mencabut seluruh atribut KBUH yang ditemukan terpasang di tenda Arafah maupun Mina. Selain pencabutan atribut, Kementerian Haji juga menyiapkan teguran hingga sanksi bagi pihak yang tetap melanggar aturan.
“Jika petugas menemukan atribut atau identitas KBUH yang terpasang di tenda Arafah maupun Mina, maka atribut tersebut akan langsung dicabut,” ujarnya.
Kementerian Haji menyebut fase Armuzna menjadi tahapan paling krusial dan padat dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Karena itu, seluruh pergerakan jemaah harus berlangsung tertib, bertahap, serta mengikuti arahan petugas di lapangan.
Selain penataan tenda, pemerintah juga mulai membatasi layanan Busalawat sebagai bagian dari persiapan puncak haji. Mulai Jumat, 22 Mei 2026, layanan pengantaran jemaah dari hotel menuju Masjidil Haram hanya beroperasi hingga pukul 07.00 waktu Arab Saudi.
Sementara layanan terakhir dari Masjidil Haram menuju hotel jemaah dibatasi sampai pukul 18.00 waktu setempat. Setelah itu, layanan Busalawat dihentikan sementara untuk mendukung pengaturan lalu lintas, kesiapan armada, dan mobilisasi jemaah menuju Armuzna.
“Layanan Busalawat dijadwalkan kembali beroperasi pada Ahad, 31 Mei 2026 pukul 01.00 waktu Arab Saudi,” kata Ichsan.
Meski begitu, jemaah yang belum melaksanakan umrah wajib tetap akan difasilitasi keberangkatannya oleh PPIH Arab Saudi.
Dalam keterangannya, Ichsan juga meminta jemaah mulai mengurangi aktivitas fisik yang tidak mendesak menjelang puncak haji. Jemaah diimbau memperbanyak istirahat, menjaga pola makan, serta rutin mengonsumsi air putih agar kondisi tubuh tetap prima saat menjalani fase Armuzna.
Pemerintah juga mengingatkan pentingnya kepedulian antarjemaah, terutama terhadap lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu.
“Jangan biarkan jemaah berjalan sendiri tanpa pendampingan, terutama bagi jemaah lansia dan disabilitas,” ujarnya.
Kementerian Haji dan Umrah memastikan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi, PPIH, petugas kloter, serta seluruh unsur layanan terus diperkuat agar puncak ibadah haji berjalan aman dan lancar.
Pemerintah berharap seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan khusyuk, aman, dan kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur.
