Mataram, Jurnalekbis.com— Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai memberikan dampak ekonomi signifikan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Perputaran uang dari program tersebut diklaim mencapai Rp27,7 miliar per hari dan menyentuh ribuan pekerja hingga pelaku usaha kecil di daerah.
Pernyataan itu disampaikan Sony Sonjaya saat melakukan konsolidasi program MBG bersama para anggota dan pelaksana program di NTB.
Menurut dia, program prioritas pemerintahan Presiden RI tersebut tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal karena melibatkan rantai pasok bahan pangan dan tenaga kerja dari tingkat bawah.
“Hari ini uang dari pemerintah yang dialirkan ke seluruh daerah di NTB mencapai Rp27,7 miliar per hari,” kata Sony, Jumat (29/5).
Ia memaparkan, dari total anggaran harian tersebut, sekitar Rp4,1 miliar diserap untuk pembayaran tenaga kerja yang terlibat di 828 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang sudah beroperasi di NTB.
Saat ini, kata dia, terdapat sekitar 40.117 pekerja yang terlibat langsung dalam operasional program MBG di NTB. Mereka menerima pendapatan minimal Rp100 ribu per hari.
“Dengan uang itu mereka pulang, kemudian dibelanjakan lagi untuk kebutuhan rumah tangga. Ini yang membuat ekonomi masyarakat di tingkat bawah berputar,” ujarnya.
Selain sektor tenaga kerja, Sony menyebut sekitar Rp17,2 miliar per hari juga terserap untuk pembelian bahan pangan dari masyarakat dan pelaku usaha lokal. Komoditas yang dibeli mulai dari beras, telur, ikan, ayam, sayur hingga buah-buahan.
Menurutnya, pola distribusi anggaran seperti itu membuat dampak ekonomi program MBG dirasakan langsung oleh petani, nelayan, pedagang hingga pemasok bahan pokok di berbagai daerah di NTB.
“Uang ini mengalir dari atas kemudian diserap oleh seluruh pihak yang terlibat di dalam program. Itu yang meningkatkan ekonomi masyarakat,” katanya.
Secara nasional, BGN mencatat program MBG telah menjangkau sekitar 2,4 juta penerima manfaat di Indonesia. Sementara di NTB, jumlah penerima manfaat disebut telah mencapai 1,84 juta orang.
Meski demikian, Sony mengakui masih ada sejumlah daerah yang belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan bahan pangan secara mandiri untuk operasional dapur MBG.
Kondisi tersebut menyebabkan beberapa komoditas masih harus didatangkan dari luar daerah karena keterbatasan pasokan lokal.
“Kalau misalnya telur tidak tersedia di daerah tersebut lalu harus didatangkan dari daerah lain, itu sama saja uangnya mengalir keluar,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah segera menyiapkan strategi penguatan sektor produksi lokal agar kebutuhan program MBG bisa dipenuhi dari wilayah masing-masing.
Menurut Sony, langkah itu penting agar perputaran ekonomi dari program MBG benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
BGN berharap dalam beberapa tahun ke depan seluruh daerah di NTB sudah mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan untuk operasional SPPG tanpa bergantung pada pasokan luar daerah.
