Mataram, Jurnalekbis.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan komoditas kakao sebagai fokus utama dalam pengembangan ekosistem pembiayaan sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan setelah melalui serangkaian diskusi bersama petani dan pemetaan terhadap berbagai komoditas unggulan di NTB.
Kepala OJK Provinsi NTB, Rudi Sulistyo, mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk petani kakao di Kabupaten Lombok Utara. OJK juga membuka peluang menggandeng Bank Pembangunan Daerah (BPD) serta perusahaan asuransi untuk membangun sistem pendukung yang lebih komprehensif bagi petani.
“Kami sudah beberapa kali berkoordinasi dengan teman-teman di Ganggelang, Lombok Utara. Nantinya kami juga akan melibatkan BPD dan pihak asuransi untuk melihat kebutuhan para petani kakao,” ujar Rudi.
Menurutnya, OJK sebelumnya telah mengumpulkan para petani kakao dalam sebuah forum diskusi di Kota Mataram. Dari pertemuan tersebut diperoleh gambaran mengenai tantangan yang selama ini dihadapi petani, mulai dari keterbatasan akses pembiayaan hingga belum tersedianya pembeli tetap yang mampu menyerap hasil panen secara berkelanjutan.
“Hasil diskusi menunjukkan sebagian petani membutuhkan akses pembiayaan. Selain itu, mereka juga memerlukan penampung atau offtaker agar hasil produksi memiliki kepastian pasar,” katanya.
Rudi menjelaskan, kebutuhan terhadap perlindungan melalui asuransi belum menjadi prioritas utama bagi petani. Sebagian besar masih lebih fokus pada kepastian modal usaha dan keberlangsungan pemasaran hasil produksi.
“Untuk asuransi, mereka masih belum banyak memikirkan ke arah itu. Yang lebih penting saat ini adalah bagaimana produk mereka bisa terserap secara berkelanjutan,” jelasnya.
Sebagai tindak lanjut, OJK NTB mulai menjajaki kerja sama dengan sejumlah perusahaan pembeli kakao di luar daerah. Beberapa nama yang telah dihubungi antara lain Pipiltin, Adore, serta perusahaan pengolahan cokelat di Bali, sebagai bagian dari upaya membangun rantai pasok yang berkelanjutan.
Sebelum menentukan kakao sebagai prioritas, OJK sebenarnya telah melakukan kajian terhadap sejumlah komoditas lain yang dinilai potensial di NTB. Beberapa di antaranya adalah udang, tuna, rumput laut, hingga porang di Kabupaten Lombok Timur.
“Kami sudah mencoba melihat berbagai komoditas, termasuk rumput laut di Ekas dan porang di Lombok Timur. Namun, untuk saat ini kakao menjadi komoditas yang paling siap untuk dikembangkan lebih dahulu,” ungkap Rudi.
Ia menegaskan, pendekatan yang dilakukan OJK bukan hanya menyediakan akses pembiayaan, tetapi membangun ekosistem usaha secara menyeluruh. Tahapan tersebut dimulai dari memastikan adanya pasar, memperkuat akses keuangan, hingga melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar program berjalan berkelanjutan.
“Kami akan membangun ekosistemnya terlebih dahulu. Setelah ada offtaker yang siap dan sistemnya berjalan baik, baru masuk ke tahap berikutnya,” ujarnya.
Pengembangan komoditas kakao tersebut juga akan disinergikan dengan program Desa Berdaya yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi NTB melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
Rudi menyebutkan bahwa arah kebijakan TPAKD saat ini telah disesuaikan dengan program yang ditetapkan pemerintah daerah sehingga seluruh dukungan OJK diarahkan untuk memperkuat pembangunan ekonomi desa.
“Fokus TPAKD sudah ditentukan oleh Gubernur, yaitu memberikan dukungan penuh terhadap program Desa Berdaya. Karena itu, pengembangan kakao juga akan disinergikan dengan program tersebut agar manfaatnya semakin luas bagi masyarakat desa,” tutupnya.
Dengan pembangunan ekosistem yang melibatkan lembaga keuangan, perusahaan pembeli, hingga pemerintah daerah, OJK NTB berharap komoditas kakao mampu menjadi salah satu penggerak ekonomi baru di Nusa Tenggara Barat sekaligus meningkatkan akses keuangan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.
