Jakarta, Jurnalekbis.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi satu-satunya pemerintah provinsi di Indonesia yang menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebagai langkah mempercepat pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis ekonomi biru (Blue Economy).
Kesepakatan tersebut diteken langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (2/7/2026).
Penandatanganan ini menjadi sinyal kuat bahwa NTB mendapat posisi strategis dalam implementasi program nasional di sektor maritim. Kerja sama itu akan menjadi dasar sinergi pemerintah pusat dan daerah selama lima tahun ke depan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan pemerintah daerah harus mengambil peran aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat agar berbagai program strategis dapat lebih cepat diwujudkan di daerah.
“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Miq Iqbal.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya menunggu program dari pusat. Dibutuhkan komunikasi yang intensif dan kesamaan visi agar pembangunan berjalan lebih efektif dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari strategi Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat hubungan antarlembaga. Pengalaman diplomasi yang dimiliki Gubernur dimanfaatkan untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan kementerian dan lembaga negara.
Kerja sama antara NTB dan KKP mencakup sembilan ruang lingkup strategis. Di antaranya sinkronisasi penataan ruang laut, penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan, hilirisasi industri perikanan, pemasaran hasil laut, pengawasan sumber daya kelautan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.
Program tersebut juga diarahkan untuk memperkuat integrasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang laut sehingga mampu menciptakan kepastian investasi sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.
Implementasi ekonomi biru diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, serta masyarakat pesisir melalui pengembangan industri berbasis hasil laut, perluasan akses pasar, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi maritim, pendekatan tersebut juga menitikberatkan pada keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dengan upaya pelestarian lingkungan.
Keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menandatangani nota kesepakatan strategis bersama KKP pada kesempatan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi aktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat mempercepat implementasi program nasional.
Pemerintah Provinsi NTB menegaskan setiap bentuk kerja sama akan diukur berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan, bukan hanya dari jumlah dokumen yang ditandatangani.
Melalui sinergi ini, pemerintah berharap pembangunan sektor kelautan di NTB semakin terarah, investasi di bidang maritim meningkat, dan kesejahteraan masyarakat pesisir dapat tumbuh secara berkelanjutan sejalan dengan visi NTB Makmur Mendunia.
