Mataram, Jurnalekbis.com – Polemik pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XII NTB 2026 memanas. KONI Kabupaten Sumbawa melayangkan protes keras setelah sembilan atlet Taekwondo yang telah dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan mengantongi ID Card resmi dari KONI NTB justru tidak diizinkan bertanding usai Technical Meeting (TM).
Keputusan tersebut dinilai mencederai asas keadilan dan sportivitas karena para atlet sebelumnya telah tercatat sebagai bagian dari kontingen resmi Kabupaten Sumbawa. Mereka telah menjalani seluruh tahapan administrasi sesuai mekanisme yang berlaku, namun hak untuk bertanding akhirnya hilang akibat keputusan yang muncul pada rapat teknis.
Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq, SH., M.Si, mempertanyakan dasar keputusan tersebut. Menurutnya, penerbitan ID Card resmi seharusnya menjadi bukti bahwa atlet telah memenuhi seluruh persyaratan sebagai peserta Porprov.
“Kami mempertanyakan, apa arti diterbitkannya ID Card resmi oleh KONI NTB apabila atlet yang telah dinyatakan sah sebagai peserta masih dapat digugurkan secara sepihak pada saat Technical Meeting. Jika hal seperti ini dibiarkan, maka kredibilitas sistem verifikasi peserta Porprov menjadi dipertanyakan,” tegas Abdul Rafiq, Selasa (21/7/2026).
Ia menilai Porprov merupakan agenda resmi Pemerintah Provinsi NTB bersama KONI Provinsi NTB sehingga seluruh proses penyelenggaraannya wajib menjunjung prinsip kepastian hukum, transparansi, perlindungan hak atlet, dan sportivitas.
Menurutnya, atlet datang membawa nama daerah setelah menjalani latihan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Karena itu, hak mereka untuk tampil di arena pertandingan tidak boleh dihilangkan tanpa dasar yang jelas.
“Tidak boleh ada ruang bagi tindakan yang mencederai semangat olahraga dan merampas hak atlet untuk bertanding. Atlet datang membawa nama daerah dan telah memenuhi seluruh persyaratan, sehingga hak mereka harus dilindungi,” ujarnya.
KONI Kabupaten Sumbawa juga menilai keputusan yang diambil Pengurus Provinsi Taekwondo Indonesia (TI) NTB telah menghilangkan kesempatan atlet meraih prestasi sekaligus menimbulkan kekecewaan bagi pelatih, keluarga, dan masyarakat Kabupaten Sumbawa.
Sebagai tindak lanjut, KONI Sumbawa meminta KONI Provinsi NTB segera mengambil langkah tegas dengan memulihkan hak sembilan atlet tersebut agar dapat mengikuti pertandingan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Abdul Rafiq meminta perhatian langsung dari Gubernur NTB dan Wakil Gubernur NTB agar persoalan tersebut tidak berlarut. Ia berharap pemerintah daerah memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap proses yang menyebabkan para atlet kehilangan hak bertanding.
Apabila ditemukan adanya penyalahgunaan kewenangan, intervensi, maupun rekayasa proses yang merugikan atlet, pihaknya mendesak agar oknum yang terlibat dijatuhi sanksi sesuai aturan.
“Dunia olahraga tidak boleh dikotori oleh kepentingan-kepentingan yang mengorbankan masa depan atlet. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus bertanggung jawab,” katanya.
KONI Kabupaten Sumbawa juga menegaskan akan membawa persoalan tersebut ke Badan Arbitrase Keolahragaan Nasional apabila penyelesaian yang adil tidak segera dilakukan. Selain itu, langkah hukum terhadap pihak-pihak yang diduga merugikan hak atlet juga menjadi opsi yang tengah disiapkan.
Bagi KONI Sumbawa, persoalan ini bukan semata menyangkut sembilan atlet Taekwondo, melainkan menjadi ujian terhadap kredibilitas penyelenggaraan Porprov NTB 2026. Mereka menilai penyelesaian yang transparan menjadi penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem kompetisi olahraga daerah.
“Perjuangan ini bukan sekadar membela sembilan atlet Taekwondo Kabupaten Sumbawa. Ini adalah perjuangan untuk menjaga marwah olahraga, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa tidak ada lagi atlet di Nusa Tenggara Barat yang menjadi korban akibat keputusan yang tidak transparan dan tidak berpihak pada nilai-nilai sportivitas,” ujar Abdul Rafiq.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keadilan harus benar-benar diwujudkan di arena olahraga.
“Keadilan tidak boleh berhenti di meja Technical Meeting. Keadilan harus hadir di arena pertandingan. Atlet datang untuk bertanding, bukan untuk dipermainkan oleh keputusan yang mencederai rasa keadilan,” tutupnya.
