Mataram, Jurnalekbis.com- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) secara resmi meluncurkan rangkaian program pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi terpadu di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB. Agenda strategis ini digelar untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan daerah melalui penguatan daya saing dan perluasan penyerapan tenaga kerja lokal.
Program yang diinisiasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB tersebut mencakup berbagai skema, antara lain BLK Skill Center Up-Skilling, Sertifikasi Alumni SMK, Vokasi Nasional (ABT), SMK Go Global, Desa Berdaya, hingga SMA Double Track.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Abul Chair, dalam arahannya menyampaikan bahwa tantangan nyata di sektor ketenagakerjaan saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan lowongan, tetapi juga bagaimana menciptakan pekerjaan yang berkualitas, produktif, terlindungi, serta memberikan penghasilan yang layak bagi masyarakat.
“Untuk berkualitas, produktif dan terlindungi itu perlu beberapa hal yang harus kita lakukan, seperti pelatihan harus mengikuti pasar, sertifikat harus menjadi paspor kompetensi, jangan semua anak kemudian kita arahkan menjadi pencari kerja, Desa Berdaya harus menjadi ruang penciptaan kerja dari desa,” ujar Abul Chair.
Pelatihan Berbasis Pasar dan Sertifikasi Fungsional
Sekda NTB menjelaskan, arah kebijakan ketenagakerjaan daerah harus mengalami penyesuaian dengan kebutuhan industri terkini. Pelatihan yang diselenggarakan tidak boleh stagnan dan harus adaptif terhadap dinamika pasar kerja agar tidak tertinggal oleh zaman.
Selain itu, ia menekankan pentingnya fungsi sertifikasi kompetensi yang benar-benar merepresentasikan kemampuan nyata tenaga kerja. Pihaknya menyambut baik penguatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P2 serta rencana pelaksanaan uji kompetensi gratis bagi masyarakat.
“Dunia kerja harus tahu, lalu mengatakan bahwa, ‘Ya, orang ini memang benar-benar dibutuhkan karena mampu bekerja.’ Jadi berikutnya orang tidak akan lagi bertanya tentang sertifikat dari mana, jenjang berapa sertifikat, dan lain sebagainya,” jelas Sekda.
Mendorong Pencipta Kerja Melalui Desa Berdaya
Dalam ekosistem ketenagakerjaan baru yang didorong oleh Pemprov NTB, paradigma lulusan sekolah atau pelatihan yang hanya berorientasi sebagai pencari kerja mulai diubah. Sebagian besar lulusan diharapkan mampu bertransformasi menjadi wirausahawan atau pencipta kerja mandiri.
Pendekatan tersebut diperkuat melalui program Desa Berdaya yang memanfaatkan fasilitas Mobile Training Unit (MTU). Melalui metode jemput bola ini, instruktur pelatihan akan mendatangi langsung masyarakat di perdesaan sesuai dengan potensi unggulan wilayah masing-masing.
“Kalau potensi desa perikanan, maka latih pengelolaan hasil ikan. Kalau desa wisata, maka latih hospitalitinya, bahasa, digital marketing, dan lain sebagainya,” terangnya.
Orkestrasi Lintas Sektor untuk Transformasi Ketenagakerjaan
Menutup rangkaian kegiatan tersebut, Sekda NTB menegaskan bahwa transformasi ketenagakerjaan di wilayahnya tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Diperlukan kolaborasi dan orkestrasi yang kuat lintas sektor guna mengintegrasikan dunia pendidikan, investasi, industri, UMKM, pariwisata, hingga tingkat pemerintahan desa.
Semua pemangku kepentingan, lanjutnya, harus bergerak bersama agar kebijakan pengetasan pengangguran dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di NTB dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
