Lombok Tengah, Jurnalekbis.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tidak boleh hanya diukur dari besarnya investasi, pertumbuhan infrastruktur, maupun meningkatnya jumlah wisatawan. Kemajuan kawasan pariwisata unggulan nasional itu, kata dia, harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat di desa-desa penyangga.
Penegasan tersebut disampaikan Miq Iqbal saat berdialog dengan masyarakat, tokoh desa, dan ratusan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Masjid Raudhatul Maujun, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (27/7).
“Pembangunan di kawasan selatan berkembang sangat cepat. Namun, kita tidak ingin ada masyarakat yang tertinggal. Karena itu, UMKM, Karang Taruna, dan seluruh masyarakat harus didorong untuk terlibat aktif agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan bersama,” ujar Miq Iqbal.
Menurutnya, prinsip no one left behind menjadi dasar Pemerintah Provinsi NTB dalam merancang kebijakan pembangunan di kawasan selatan. Pemerintah ingin memastikan masyarakat lokal memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati pertumbuhan ekonomi yang lahir dari sektor pariwisata.
Tenaga Kerja Lokal Masih Jadi Sorotan
Dalam dialog tersebut, mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada (UGM) memaparkan hasil pengamatan mereka di Desa Sengkol. Meski fasilitas pendidikan di SDN 1 Sengkol dan SMAN 1 Pujut dinilai cukup memadai, motivasi belajar siswa masih perlu diperkuat.
Selain itu, mahasiswa menyoroti minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal dalam industri pariwisata Mandalika. Mereka mengusulkan pelatihan bahasa Inggris dasar agar masyarakat memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
Merespons hal itu, Miq Iqbal mengatakan pemerintah tengah mempercepat implementasi Program Desa Berdaya Transformatif sebagai strategi mengurangi kemiskinan ekstrem sekaligus meningkatkan kapasitas masyarakat desa.
“Setiap tahun kami menargetkan sekitar 40 hingga 45 desa. Program Desa Berdaya merupakan orkestrasi lintas sektor yang menyatukan berbagai intervensi pemerintah,” katanya.
Di sektor pendidikan, Pemprov NTB juga mulai mengembangkan konsep Golden Ticket SMK. Program tersebut diawali melalui tujuh SMK potensial yang akan dipimpin kepala sekolah terbaik dengan dukungan insentif khusus.
Menurut Gubernur, langkah tersebut diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri pariwisata dan sektor kelautan di wilayah selatan NTB.
Akses Kesehatan dan Lingkungan Jadi Perhatian
Persoalan pelayanan kesehatan juga mengemuka dalam dialog. Mahasiswa melaporkan sulitnya akses masyarakat Dusun Grupuk menuju fasilitas kesehatan akibat kondisi jalan yang rusak. Mereka mengungkap adanya seorang bayi yang terlambat mendapatkan penanganan medis karena keterbatasan transportasi.
Menanggapi laporan itu, Miq Iqbal langsung meminta Direktur RS Mandalika Provinsi NTB mengirim tim medis ke lokasi dan memastikan pasien mendapatkan pelayanan tanpa biaya.
“Saya sudah meminta Direktur RS Mandalika mengirim tim ke Grupuk, berkomunikasi dengan keluarga pasien, dan membawa pasien ke rumah sakit untuk dirawat secara gratis,” tegasnya.
Selain kesehatan, isu lingkungan juga menjadi perhatian. Mahasiswa menilai pembukaan lahan jagung dan tembakau di kawasan hulu berpotensi mempercepat sedimentasi yang dapat mengancam ekosistem pesisir.
Miq Iqbal mengakui persoalan tersebut membutuhkan solusi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
“Pariwisata berkualitas sangat bergantung pada kualitas lingkungan. Kita harus mencari titik temu agar masyarakat tetap memperoleh penghasilan, namun lingkungan tetap terjaga untuk generasi mendatang,” ujarnya.
Ruang Kreatif dan Perang Melawan Narkoba
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pujut juga mengusulkan pembangunan ruang publik dan fasilitas olahraga sebagai wadah aktivitas generasi muda. Pemerintah Provinsi NTB, kata Gubernur, siap berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk membahas pemanfaatan aset yang tersedia.
Di akhir dialog, Miq Iqbal menegaskan pemberantasan narkoba menjadi salah satu prioritas pemerintah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
“Persoalan narkoba tidak hanya menjadi tantangan NTB, tetapi juga tantangan nasional. Kami bersama Forkopimda sedang merumuskan langkah-langkah yang lebih tegas dan terintegrasi,” pungkasnya.
Dialog tersebut dihadiri Direktur Utama RS Mandalika dr. Oxy Cahyowahyuni, Wakil Ketua IV BAZNAS NTB Ahmad Rusli, jajaran OPD Pemprov NTB, tokoh agama TGH. Lalu Abdurrahman Athar, serta mahasiswa KKN dari UGM, Universitas Mataram, Universitas Nahdlatul Ulama, dan UIN Mataram.
