Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Kemarau panjang yang melanda sebagian wilayah Kabupaten Lombok Barat semakin memperparah krisis air bersih. Sedikitnya 49 dusun di lima kecamatan kini mengalami kekeringan, memaksa pemerintah daerah bersama sejumlah instansi mengintensifkan distribusi air bersih setiap hari untuk memenuhi kebutuhan ribuan warga.
Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Dusun Gerebekan, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar. Sejak beberapa pekan terakhir, warga di dusun tersebut mengandalkan bantuan air bersih karena sumber air yang biasa digunakan mengalami penurunan debit akibat musim kemarau.
Merespons kondisi itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan berbagai lembaga lain terus melakukan dropping air bersih ke lokasi-lokasi terdampak.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Lombok Barat, Tony Hidayat, mengatakan status Siaga Bencana Kekeringan telah diberlakukan sejak 23 Juni 2026 melalui Surat Keputusan Bupati Lombok Barat.
“Kondisi hari ini, kebencanaan kekeringan sudah berjalan lebih dari satu bulan sejak 23 Juni kami menetapkan status siaga bencana,” kata Tony, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, dampak kekeringan terus meluas. Pada awal penetapan status siaga, hanya tujuh desa yang terdampak. Kini jumlah tersebut bertambah menjadi 11 desa yang tersebar di lima kecamatan.
“Per hari ini sudah lima kecamatan terdampak, yaitu Sekotong, Lembar, Gerung, Kuripan, dan Batulayar. Total ada 11 desa dengan 49 dusun yang mengalami kekeringan,” ujarnya.
BPBD mencatat sebanyak 5.793 kepala keluarga (KK) atau sekitar 15.427 jiwa kini mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, BPBD bersama sejumlah mitra telah mendistribusikan lebih dari 506 ribu liter air bersih hingga 4 Agustus 2026.
“Dropping air yang sudah kami salurkan mencapai lebih dari 506.000 liter untuk melayani 15.427 jiwa,” jelas Tony.
Debit Mata Air Terus Menurun
Tony mengungkapkan penambahan wilayah terdampak terjadi karena debit sejumlah mata air terus mengalami penurunan seiring berlangsungnya musim kemarau.
“Dari awal tujuh desa sekarang menjadi sebelas desa. Memang terlihat debit air di masing-masing dusun sudah semakin berkurang sehingga masyarakat sangat membutuhkan bantuan air bersih,” katanya.
Distribusi air dilakukan setiap hari dengan sistem bergilir. Dalam sehari, BPBD mengoperasikan empat hingga lima unit kendaraan tangki yang menjangkau wilayah berbeda.
“Satu dusun rata-rata mendapat satu tangki air. Dalam sehari kami bisa melayani empat sampai lima dusun menggunakan lima kendaraan secara bergantian,” ujarnya.
Meski demikian, meningkatnya jumlah dusun yang membutuhkan bantuan membuat permintaan air bersih terus bertambah.
Kolaborasi Sejumlah Instansi
Penyaluran air bersih tidak hanya dilakukan BPBD Lombok Barat. Sejumlah instansi turut bergabung dalam operasi kemanusiaan tersebut.
Tony menyebut bantuan armada datang dari PMI, PTAM Giri Menang, Bank NTB Syariah, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS), hingga Dinas Pemadam Kebakaran.
Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi faktor penting agar distribusi air tetap berjalan di tengah luasnya wilayah terdampak.
“PTAM dan Bank NTB sudah rutin membantu sejak 23 Juni. Damkar juga sejak awal ikut mendukung pengiriman air bersih. PMI dan BBPJN mulai memperkuat distribusi beberapa waktu terakhir,” katanya.
Operasional Jadi Tantangan
Di balik intensitas distribusi yang terus meningkat, BPBD menghadapi tantangan operasional yang tidak ringan.
Sebaran lokasi terdampak berada di lima kecamatan dengan jarak yang cukup berjauhan. Kondisi tersebut membuat kebutuhan bahan bakar kendaraan tangki meningkat.
Tony berharap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dapat memberikan kemudahan penggunaan biosolar bagi armada pengangkut air bersih agar biaya operasional lebih efisien.
“Kami berharap ada kebijakan penggunaan biosolar untuk kendaraan dropping air karena operasional terus meningkat. Selama ini kendaraan masih menggunakan Pertamina Dex sehingga biaya menjadi lebih besar,” katanya.
Selain bahan bakar, BPBD juga menghadapi keterbatasan anggaran operasional, termasuk kebutuhan logistik bagi sopir dan petugas lapangan.
Meski demikian, distribusi air tetap menjadi prioritas selama masyarakat masih membutuhkan pasokan air bersih.
Status Siaga Berpotensi Naik
Status Siaga Bencana Kekeringan dijadwalkan berlaku hingga 31 Agustus 2026. Namun BPBD tidak menutup kemungkinan menaikkan status menjadi Tanggap Darurat apabila kondisi terus memburuk.
Tony mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB terkait kemungkinan tersebut.
“Kalau dampaknya semakin meluas dan masif, tentu akan kami evaluasi bersama provinsi untuk kemungkinan menaikkan status menjadi tanggap darurat,” ujarnya.
Ia menambahkan, informasi dari BMKG menunjukkan curah hujan di sejumlah wilayah NTB mulai sangat rendah sehingga potensi kekeringan masih cukup tinggi dalam beberapa pekan ke depan.
Kementerian PU Siapkan Dukungan
Sementara itu, Staf Tanggap Darurat Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) NTB Kementerian Pekerjaan Umum, Adya Putrawan, mengatakan pihaknya turun langsung membantu distribusi air bersih setelah menerima permintaan resmi dari BPBD Lombok Barat.
“Kami mendapat surat dari BPBD Lombok Barat untuk membantu penanganan kekeringan yang saat ini berstatus siaga,” ujarnya.
Air bersih yang didistribusikan armada BPPW berasal dari PDAM Lombok Barat dan seluruh kegiatan dilakukan melalui koordinasi bersama BPBD.
Adya mengungkapkan, pihaknya juga menerima aspirasi masyarakat agar dibangun sumur bor sebagai solusi jangka panjang mengatasi krisis air bersih.
“Saya mendengar masyarakat berharap ada pembangunan sumur bor. Aspirasi ini akan kami laporkan kepada pimpinan karena di Kementerian PU juga ada program penanganan air bersih,” katanya.
Dengan musim kemarau yang diperkirakan masih berlangsung, pemerintah daerah bersama berbagai instansi kini terus memperkuat distribusi air bersih sembari menyiapkan langkah antisipasi agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
