Mataram, Jurnalekbis.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meminta masyarakat tidak memperpanjang polemik perselisihan warga Lombok dengan pemilik usaha jahit di Badung, Bali, yang ramai di media sosial.
Pemprov NTB mengingatkan persoalan antarindividu tersebut jangan sampai berubah menjadi sentimen antarsuku atau antardaerah yang berpotensi mengganggu hubungan masyarakat NTB dan Bali.
Juru Bicara Pemprov NTB sekaligus Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, Ahsanul Halik, mengatakan masyarakat perlu menahan diri dan tidak terjebak pada potongan video maupun narasi media sosial yang belum tentu menggambarkan persoalan secara utuh.
“Yang paling penting sekarang adalah jangan sampai persoalan antara individu berkembang menjadi persoalan antara masyarakat,” ujar Ahsanul, Jumat (14/8), di Mataram.
Pria yang akrab disapa Aka itu mengatakan Pemprov NTB menghormati proses mediasi yang telah ditempuh. Namun, sorotan terhadap cara mediasi berlangsung perlu menjadi evaluasi agar penyelesaian konflik benar-benar memberi ruang aman dan adil bagi semua pihak.
Menurut Aka, mediasi bukan sekadar mempertemukan pihak yang berselisih. Cara pejabat publik berkomunikasi, memilih kata, menempatkan diri, hingga memperlakukan pihak yang berkonflik harus dijaga agar tidak memunculkan kesan keberpihakan.
“Mediasi itu harus membuat kedua belah pihak merasa didengar dan dihormati,” katanya.
Ia menegaskan pejabat publik memiliki tanggung jawab lebih besar karena bekerja atas nama institusi negara. Kepentingan masyarakat, keadilan dan persatuan, kata dia, harus berada di atas identitas daerah maupun kelompok.
“Ketika seseorang menjalankan fungsi sebagai pejabat publik, maka yang dikedepankan adalah kepentingan negara, kepentingan masyarakat, keadilan, dan persatuan. Bukan primordialisme,” tegas Aka.
Pemprov NTB juga memastikan komunikasi antarpemerintah daerah tetap berjalan. Gubernur NTB disebut telah berkomunikasi dengan Gubernur Bali untuk menjaga situasi tetap kondusif.
Aka menilai hubungan NTB dan Bali jauh lebih besar daripada satu persoalan yang sedang menjadi perhatian publik. Kedua masyarakat memiliki hubungan sosial, budaya dan ekonomi yang telah berlangsung lama.
Banyak warga Bali tinggal dan bekerja di Lombok. Sebaliknya, tidak sedikit warga NTB mencari penghidupan di Bali. Karena itu, generalisasi terhadap salah satu kelompok dinilai justru dapat merusak hubungan yang selama ini terbangun.
“Jangan karena perilaku satu atau beberapa orang, kemudian kita menggeneralisasi seluruh masyarakat Bali. Begitu juga jangan sampai ada tindakan atau ucapan dari seseorang kemudian masyarakat Lombok dianggap demikian. Itu tidak adil,” ujarnya.
Aka mengajak masyarakat menyerahkan penyelesaian persoalan kepada jalur yang tepat dan tidak membalas sebuah polemik dengan kemarahan baru.
Bagi Pemprov NTB, menjaga hubungan Lombok dan Bali bukan hanya persoalan meredam konflik, tetapi juga menjaga ruang hidup bersama yang selama ini menopang hubungan sosial, pariwisata, perdagangan dan ekonomi kedua daerah.
“Yang kita bangun adalah persaudaraan, bukan permusuhan. Yang kita rawat adalah Indonesia,” kata Aka.
Ia berharap kasus tersebut menjadi pelajaran bahwa setiap persoalan publik perlu diselesaikan secara proporsional, bermartabat dan tetap menghormati hukum.
