Jombang, Jurnalekbis.com – Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana pemerintah menutup sedikitnya 700 badan usaha milik negara (BUMN) hingga 31 Desember 2026. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari efisiensi untuk memangkas biaya rutin sekaligus mengalihkan anggaran kepada masyarakat.
Prabowo menyampaikan rencana itu saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35. Menurut dia, pemerintah sebelumnya telah menutup 290 BUMN yang dinilai tidak menguntungkan, memiliki kinerja buruk, atau mengalami kerugian.
“Dalam kurang dua tahun pemerintahan yang saya pimpin, kita telah menutup 290 BUMN yang tidak menguntungkan, yang tidak punya kinerja baik, yang rugi kita tutup,” kata Prabowo.
Presiden mengklaim penataan terhadap ratusan perusahaan pelat merah tersebut telah menghemat sekitar Rp50 triliun. Jumlah itu, menurut dia, masih akan bertambah seiring dengan rencana penutupan BUMN berikutnya.
“Desember 31 2026 kami akan menutup lagi paling sedikit 700 lagi,” ujarnya.
Dengan kebijakan tersebut, Prabowo memperkirakan jumlah BUMN nantinya hanya tersisa sekitar 200 hingga 250 perusahaan. Efisiensi itu ditargetkan mampu menekan biaya overhead, termasuk pengeluaran rutin serta gaji direksi dan komisaris.
“Berarti harapan saya kita bisa menghemat 100 triliun dari overhead, dari biaya rutin, gaji direksi, gaji komisaris,” kata Prabowo.
Ia juga menyebut penghematan pemerintah tidak hanya berasal dari restrukturisasi BUMN. Secara keseluruhan, efisiensi di berbagai bidang diklaim telah mendekati Rp300 triliun per tahun.
“Penghematan kita di berbagai bidang sudah mendekati tiap tahun lebih dari 200 triliun, mendekati 300 triliun tiap tahun,” tuturnya.
Prabowo mengatakan dana hasil efisiensi tersebut akan dialihkan untuk program yang manfaatnya dirasakan langsung masyarakat. Fokus utama pemerintah, kata dia, adalah meningkatkan kesejahteraan dan mengeluarkan sebanyak mungkin rakyat Indonesia dari kemiskinan.
“Kita akan mengangkat jutaan rakyat kita keluar dari kemiskinan,” ujar Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menegaskan pemerintah tidak ingin terlalu bergantung pada utang dari luar negeri. Ia membuka peluang investasi, tetapi pinjaman, menurut dia, harus memiliki beban bunga serendah mungkin.
Prabowo bahkan mengungkap pemerintah pernah mendapat tawaran pinjaman dari International Monetary Fund (IMF) di Washington D.C. Namun, tawaran tersebut disebut ditolak.
“Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” kata Prabowo.
Presiden menegaskan strategi pemerintah ke depan adalah mengelola kekayaan negara agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Negara, kata dia, harus hadir untuk memastikan rakyat memperoleh kehidupan yang layak.
Ia juga menyinggung kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan dengan bunga ringan agar tidak terus bergantung kepada rentenir atau tengkulak.
“Kita akan yakinkan bahwa nanti negara hadir di tengah-tengah rakyat,” ujarnya.
Prabowo berharap NU bersama pemerintah dapat ikut mendorong peningkatan kesejahteraan warga. Ia menilai ukuran keberhasilan pembangunan bukan semata-mata mengejar standar kehidupan negara maju, melainkan memastikan masyarakat dapat makan dengan baik, memiliki rumah layak, serta memperoleh penghasilan yang cukup.
