Jurnalekbis.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memperluas cakupan penanganan kemiskinan dengan mengintegrasikan pembangunan rumah layak huni dengan pemenuhan berbagai kebutuhan dasar warga. Pendekatan lintas sektor ini mencakup akses pendidikan, penyediaan listrik, jaminan pangan, hingga layanan kesehatan yang dirancang secara terpadu.
Penegasan tersebut disampaikan oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat meninjau langsung progres pembangunan Rumah Layak Huni (Mahyani) bagi warga terdampak banjir di Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah, pada Rabu (23/9/2026). Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerjanya ke lokasi yang sama pada Januari lalu, di mana ia mendapati sejumlah keluarga tinggal di hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.
Salah satu penerima manfaat intervensi tersebut adalah Saimum dan keluarganya, yang sebelumnya tinggal di rumah berdinding non-permanen dan beratap seadanya bersama dua anaknya. Kondisi serupa juga dialami oleh Seremah, warga setempat yang kini turut mendapatkan bantuan pembangunan Mahyani dari pemerintah daerah.
Rumah Layak Huni sebagai Titik Awal Kesejahteraan
Bagi Gubernur Miq Iqbal, penyediaan rumah yang layak huni tidak boleh dipandang sebatas pembangunan fisik semata. Tempat tinggal yang sehat dan aman dinilai sebagai fondasi utama untuk menciptakan kehidupan keluarga yang lebih baik, termasuk memberikan ruang yang memadai bagi anak-anak untuk tumbuh kembang dan belajar secara optimal.
Oleh karena itu, dalam dialognya bersama para penerima manfaat, perhatian pemerintah tidak berhenti pada penyelesaian fisik bangunan. Gubernur juga meninjau aspek pendidikan anak-anak dan memperkenalkan program Sekolah Rakyat yang membebaskan seluruh biaya pendidikan.
“Sekarang kita ada program Sekolah Rakyat, semuanya gratis, nanti kita daftarkan ya,” ujar Gubernur kepada keluarga penerima bantuan, sembari menyerahkan bantuan berupa buku dan perlengkapan sekolah.
Selain pendidikan, pemenuhan kebutuhan dasar pangan dan kesehatan turut disokong melalui sinergi bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) yang menyalurkan bahan pangan, vitamin, serta kebutuhan spesifik bagi bayi.
Sinergi Lintas Sektor dan Akses Kelistrikan
Dalam peninjauan di lapangan, Pemprov NTB juga mengidentifikasi persoalan mendasar lainnya, yakni ketiadaan akses sambungan listrik di sejumlah rumah warga. Menanggapi hal tersebut, Miq Iqbal menginstruksikan camat setempat untuk segera mendata warga yang belum teraliri listrik agar dapat dimasukkan dalam program penyambungan daya gratis dari PT PLN (Persero).
“PLN punya program listrikisasi, itu pemasangan listrik dan bohlamnya sekalian, nanti agar segera didaftarkan,” kata Miq Iqbal.
Instruksi pendataan tersebut tidak hanya difokuskan pada penerima bantuan rumah layak huni, melainkan juga diperluas bagi warga sekitar yang menghadapi kendala serupa. Langkah ini menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan solusi menyeluruh atas berbagai persoalan kemiskinan di tingkat tapak.
Penguatan Program Desa Berdaya Transformatif
Seluruh rangkaian intervensi di Desa Kabul berjalan sejalan dengan kerangka Program Desa Berdaya Transformatif yang ditetapkan sebagai salah satu lokus penanganan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Program ini dirancang tidak sekadar memberikan bantuan bersifat karitatif, melainkan mendorong proses graduasi keluarga secara bertahap. Melalui kombinasi perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, inklusi keuangan, dan pemberdayaan masyarakat, pembangunan rumah ditempatkan sebagai pintu masuk utama untuk mendongkrak kualitas hidup warga.
Pemerintah memandang bahwa efektivitas penanganan kemiskinan tidak diukur dari jumlah unit fisik bangunan yang didirikan, tetapi sejauh mana keluarga penerima manfaat mampu keluar dari kerentanan dan membangun kemandirian jangka panjang. Dari Desa Kabul, arah kebijakan tersebut menegaskan bahwa rumah layak huni harus berjalan beriringan dengan pendidikan yang terjangkau, energi listrik yang merata, jaminan pangan, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
