Jurnalekbis.com — Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H. Rachmat Hidayat memastikan partainya akan mengambil tindakan tegas terhadap H.W. Musyafirin setelah polemik status kader dan jabatannya sebagai Komisaris Independen Bank NTB Syariah terus menjadi sorotan publik.
Rachmat menyatakan Musyafirin akan diberhentikan dari keanggotaan PDI Perjuangan. Keputusan itu, menurut dia, menjadi langkah organisasi untuk mengakhiri persoalan yang dinilai mulai membebani partai secara politik.
“Saya pastikan, PDI Perjuangan siap menegakkan aturannya,” tegas Rachmat di Mataram, Kamis (1/10/2026).
Nama Musyafirin memang tercatat dalam jajaran Dewan Komisaris Bank NTB Syariah sebagai Komisaris Independen. Laporan keuangan publikasi Bank NTB Syariah 2026 mencantumkan H.W. Musyafirin dalam posisi tersebut.
Posisi itu kemudian memunculkan sorotan karena Musyafirin masih dikaitkan dengan keanggotaan PDI Perjuangan. Sejumlah pihak meminta kejelasan mengenai statusnya di partai, termasuk desakan agar Musyafirin mengembalikan kartu tanda anggota (KTA).
Rachmat mengaku sudah mengingatkan Musyafirin jauh sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi perhatian publik.
“Saya sudah tegur dia. Saya sudah kasih tahu dia,” ujar Rachmat.
Menurut Rachmat, kader partai memiliki kewajiban mengikuti aturan organisasi, termasuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta instruksi partai.
“Saya sampaikan bahwa di partai ada aturan. Dan harus taat ke partai,” katanya.
Rachmat juga mengaku telah menyarankan Musyafirin memilih salah satu posisi. Jika ingin tetap menjalankan jabatan di luar partai, Musyafirin diminta mengembalikan KTA dan mengundurkan diri sebagai kader.
Namun, saran itu tidak mendapat persetujuan Musyafirin.
“Dijawabnya, untuk apa saya mundur. Ngapain saya serahkan KTA,” tutur Rachmat.
Sikap tersebut kemudian membuat Rachmat melihat persoalan tidak lagi sebatas pilihan pribadi seorang kader. Dampaknya, kata dia, mulai bergeser menjadi persoalan organisasi karena publik ikut meminta penjelasan kepada PDI Perjuangan.
“Lama saya pikir. Dan benar perkiraan saya. Kan akhirnya sekarang banyak protes ke partai dari publik,” ucapnya.
Rachmat menyebut kondisi tersebut sebagai “politik belah bambu”. Istilah itu ia gunakan untuk menggambarkan situasi ketika seorang kader tetap bertahan pada pilihannya, sementara partai menghadapi tekanan akibat keputusan tersebut.
“Ini kental politik belah bambu. Kader tetap berdiri, partai yang diinjak,” tegasnya.
Meski demikian, Rachmat tidak menunjuk pihak tertentu sebagai pihak yang menjalankan skenario tersebut.
“Ini saya lihat ada politik belah bambu. Entah siapa yang lakukan. Saya nggak menuduh orang,” ujarnya.
Rachmat menegaskan penyelesaian persoalan Musyafirin akan mengikuti mekanisme organisasi. Setelah permintaan pengunduran diri secara sukarela tidak mendapat respons, partai kini menyiapkan langkah pemberhentian keanggotaan.
Bagi Rachmat, keputusan tersebut diperlukan agar polemik tidak terus berkembang dan menyeret nama partai. Ia juga menegaskan setiap kader harus memahami konsekuensi dari status keanggotaan serta pilihan yang diambil ketika menjalankan jabatan di luar struktur partai.
“Politik belah bambu ini harus diputus. Tidak boleh ada kader yang terus berdiri dengan pilihannya, sementara partai yang menanggung akibat politiknya,” tutup Rachmat.
