Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Nusa Tenggara Barat (NTB), Muazzim Akbar, membeberkan alasan di balik pemberhentian tidak hormat Bupati Lombok Barat nonaktif, Lalu Ahmad Zaini (LAZ), dari jabatan Ketua DPW PAN NTB.
Selain berstatus sebagai tersangka dalam perkara operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Muazzim mengungkap adanya manuver politik yang dinilai melanggar etika organisasi. LAZ disebut pernah diam-diam menawarkan diri menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra NTB saat masih menjabat sebagai Ketua DPW PAN.
Pernyataan tersebut disampaikan Muazzim kepada awak media usai menghadiri Pelantikan Relawan dan Rapat Kerja Daerah PAN NTB di Gerung, Lombok Barat, Sabtu (1/8/2026).
“Saya harus sampaikan ke media, ternyata yang bersangkutan ini saat masih menjabat Ketua DPW pernah diam-diam menawarkan dirinya menjadi Ketua DPD Gerindra. Bahkan sudah bertemu berkali-kali, termasuk dengan Pak Dasco. Nah, ini kan jelas dan tidak paham etika berpolitik,” ujar Muazzim.
Menurut Muazzim, informasi mengenai langkah politik LAZ tersebut bukan berasal dari isu yang berkembang di internal partai, melainkan disampaikan langsung oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.
Ia mengatakan, pimpinan pusat mengetahui adanya komunikasi intensif antara LAZ dengan jajaran elite Partai Gerindra, termasuk Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.
“Ketua Umum sendiri yang menyampaikan informasi ini langsung ke saya kemarin. Bagaimana bisa saat masih menjabat Ketua DPW PAN, malah melamar ingin jadi ketua partai lain?” katanya.
Muazzim menilai tindakan tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut komitmen dan loyalitas terhadap partai yang dipimpin. Di tengah posisi strategis sebagai pimpinan wilayah PAN, langkah mencari jabatan di partai lain dinilai tidak sejalan dengan etika politik maupun tata kelola organisasi.
Ia tidak bersedia berspekulasi mengenai motif di balik langkah LAZ tersebut. Muazzim enggan mengaitkan manuver itu dengan kemungkinan persiapan menghadapi kontestasi politik mendatang, termasuk peluang maju dalam Pemilihan Gubernur NTB atau kepentingan politik lainnya.
Namun demikian, ia menegaskan bahwa sikap tersebut telah menjadi salah satu faktor yang memperburuk hubungan LAZ dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, terlebih setelah kasus hukum yang menjeratnya.
Kasus OTT KPK yang menyeret LAZ sebelumnya telah menjadi perhatian publik. Status hukum tersebut membuat PAN mengambil langkah organisatoris dengan memberhentikan LAZ dari posisi Ketua DPW PAN NTB dan menunjuk Muazzim Akbar sebagai pelaksana tugas untuk memimpin proses konsolidasi partai.
Meski dihadapkan pada dinamika internal, Muazzim memastikan kondisi PAN di NTB tetap terkendali. Ia membantah anggapan bahwa pergantian kepemimpinan menyebabkan perpecahan di tubuh partai.
Sebaliknya, menurutnya, perubahan struktur justru memperkuat soliditas kader hingga tingkat kabupaten dan kota.
“Apakah berpengaruh? Sama sekali tidak ada. PAN justru jauh lebih solid. Di Lombok Barat juga konsolidasi semakin kuat,” tegasnya.
Setelah pembenahan kepengurusan dilakukan, DPW PAN NTB langsung menggelar konsolidasi organisasi di seluruh daerah. Agenda tersebut difokuskan untuk memperkuat struktur partai, meningkatkan koordinasi antar-kader, sekaligus mempersiapkan strategi menghadapi Pemilu 2029.
Muazzim menegaskan PAN tidak ingin sekadar mempertahankan posisi sebagai salah satu partai besar di NTB. Partainya memasang target yang lebih tinggi dengan membidik posisi sebagai pemenang pemilu di provinsi tersebut.
Menurutnya, strategi yang akan ditempuh bukan hanya melalui penguatan mesin partai, tetapi juga dengan meningkatkan intensitas kehadiran kader di tengah masyarakat.
“Target kami jelas, PAN akan turun terus ke masyarakat. Kami tidak cuma mengincar pemenang kedua atau ketiga, tapi target insyaAllah PAN menjadi pemenang nomor satu di NTB pada 2029 nanti. Mohon doa dan dukungannya,” ujar Muazzim.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa PAN mulai mengalihkan fokus dari penyelesaian persoalan internal menuju persiapan menghadapi agenda politik lima tahunan.
Di sisi lain, pengungkapan mengenai dugaan manuver politik LAZ berpotensi menjadi perhatian publik karena untuk pertama kalinya disampaikan secara terbuka oleh pimpinan DPW PAN NTB. Informasi itu menambah daftar persoalan yang dihadapi mantan Ketua DPW PAN tersebut, setelah sebelumnya tersandung kasus dugaan korupsi yang ditangani KPK.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari Lalu Ahmad Zaini terkait tudingan bahwa dirinya pernah menawarkan diri menjadi Ketua DPD Partai Gerindra NTB maupun mengenai pernyataan Muazzim Akbar. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak yang bersangkutan guna memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan.
