Sumbawa – Puluhan wartawan dari empat kabupaten/kota di Pulau Sumbawa mengikuti Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Minggu (25/10/2026). Kegiatan ini menekankan pentingnya kompetensi, verifikasi fakta, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik di tengah derasnya arus informasi digital.
OKK yang digelar PWI Kabupaten Sumbawa tersebut berlangsung di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa dan dibuka Wakil Bupati Sumbawa, Mohamad Ansori. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Djoko Tetuko, Ketua PWI NTB Ahmad Ikliluddin, Sekretaris PWI NTB Fahrul Mustofa, Ketua Dewan Kehormatan PWI NTB Abdussyukur, serta sejumlah unsur pemerintah daerah dan perwakilan PT AMMAN.
Ketua PWI Kabupaten Sumbawa, Zainuddin Jen, mengatakan OKK bukan sekadar pengenalan organisasi. Kegiatan tersebut menjadi upaya memperkuat profesionalisme wartawan agar mampu menghasilkan berita yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Zainuddin, kemampuan menulis saja tidak cukup untuk menjalankan profesi jurnalistik. Wartawan juga harus menjaga independensi, meningkatkan kompetensi, dan menaati kode etik dalam setiap pemberitaan.
“Kami berharap seluruh peserta OKK dapat terus menjaga independensi pers, meningkatkan kompetensinya, dan terus menghadirkan karya jurnalistik yang bermanfaat tidak hanya untuk diri dan media tempatnya bernaung, tapi juga bagi masyarakat, daerah dan bangsa ini,” kata Zainuddin.
PWI Pusat Tekankan Etika dan Verifikasi
Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Djoko Tetuko, menjelaskan OKK menjadi bagian dari penguatan organisasi PWI sekaligus upaya memperdalam pemahaman wartawan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mempelajari 13 materi, mulai dari Standar Kompetensi Wartawan (SKW) jenjang Muda, Madya, dan Utama, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sejarah PWI, hingga Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.
Materi tersebut dirancang untuk membekali wartawan menghadapi tantangan jurnalistik, terutama ketika informasi menyebar cepat melalui media sosial dan platform digital. Verifikasi menjadi penting agar wartawan tidak ikut menyebarkan kabar yang belum teruji kebenarannya.
“Menjadi bagian dari PWI bukan sekadar berorganisasi, melainkan komitmen moral dan profesional untuk terus menjunjung tinggi etika, memverifikasi fakta, serta mengutamakan kepentingan publik,” tegas Djoko.
Wabup Sumbawa Minta Pers Tetap Kritis
Wakil Bupati Sumbawa Mohamad Ansori mengapresiasi pelaksanaan OKK tersebut. Ia menilai peningkatan kapasitas wartawan berperan penting dalam menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Ansori juga mendorong hubungan yang terbuka dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dan insan pers. Menurutnya, kolaborasi diperlukan untuk mendukung pembangunan, tetapi tidak boleh menghilangkan fungsi media sebagai pengawas kebijakan publik.
“Tugas wartawan tidak hanya meliput, tetapi juga menjaga NKRI. Pemerintah dan wartawan perlu bersinergi karena masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah derasnya arus informasi media sosial dan media siber,” ujarnya.
Ia menegaskan, kritik dan masukan media tetap dibutuhkan untuk mengawal kebijakan pemerintah. Karena itu, organisasi perangkat daerah (OPD) perlu membangun komunikasi yang sehat dengan media tanpa mengabaikan independensi pers.
Melalui OKK ini, PWI berharap para peserta memperkuat integritas, memahami standar profesi, serta menghasilkan pemberitaan yang akurat, berimbang, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.
