JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Arifatul Choiri Fauzi, menegaskan pembalut bukanlah barang mewah, melainkan kebutuhan dasar perempuan yang harus terpenuhi, termasuk ketika terjadi bencana.
Menurut Arifatul, kebutuhan pembalut berkaitan langsung dengan kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan perempuan selama menstruasi. Karena itu, akses terhadap produk menstruasi yang aman dan layak tidak boleh diabaikan, terutama dalam situasi darurat.
Di tengah pro dan kontra mengenai kebutuhan pembalut, Arifatul mengingatkan bahwa menstruasi merupakan proses biologis alami yang tetap dialami perempuan, meskipun mereka berada di lokasi pengungsian atau menghadapi kondisi bencana.
“Di tengah pro dan kontra, satu hal yang harus kita tegaskan, pembalut bukanlah barang mewah. Pembalut adalah kebutuhan utama biologis perempuan saat menstruasi yang berkaitan dengan kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan,” tegas Arifatul.
Ia menjelaskan, pembalut menjadi salah satu perlengkapan penting yang harus tersedia dalam dignity kit atau paket kebutuhan dasar untuk menjaga kesehatan, kebersihan, serta martabat perempuan dalam situasi darurat.
Kementerian PPPA, lanjutnya, terus melakukan advokasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan bencana agar memperhatikan kebutuhan khusus perempuan.
Menurut Arifatul, bantuan kemanusiaan tidak cukup hanya menyediakan makanan, air bersih, pakaian, dan tempat tinggal sementara. Kebutuhan menstruasi juga harus masuk dalam perencanaan logistik agar perempuan tidak menghadapi kesulitan tambahan selama berada di pengungsian.
Persoalan ini menjadi penting karena perempuan yang mengalami menstruasi tetap membutuhkan akses terhadap pembalut, air bersih, fasilitas sanitasi, serta tempat yang aman dan layak untuk menjaga kebersihan diri.
Tanpa dukungan tersebut, perempuan berisiko mengalami ketidaknyamanan dan kesulitan menjaga kebersihan menstruasi, terutama ketika fasilitas umum dan layanan dasar terganggu akibat bencana.
Arifatul juga mengajak masyarakat untuk membangun kepedulian terhadap kesehatan menstruasi perempuan. Ia menilai pemenuhan kebutuhan tersebut tidak seharusnya disertai stigma, diskriminasi, ataupun rasa malu.
“Sudah sepatutnya kita membangun kepedulian bahwa setiap perempuan berhak mendapatkan akses terhadap kebutuhan menstruasi yang aman, layak, dan tanpa stigma maupun rasa malu,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemenuhan kebutuhan dasar perempuan merupakan bagian dari upaya menciptakan kehidupan yang lebih setara dan bermartabat.
