Mataram – Pemerintah Australia memperkuat upaya mitigasi dan penanggulangan bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Program SIAP SIAGA. Program kerja sama Australia–Indonesia ini menyasar penguatan perencanaan daerah, sistem informasi kebencanaan, hingga ketangguhan masyarakat desa.
Dukungan tersebut menjadi salah satu program yang dipamerkan dalam kegiatan khusus bagi Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, di Kantor Gubernur NTB, Selasa (3/11/2026). Pameran itu menampilkan 14 program dan lembaga yang mendukung kerja sama Australia–Indonesia di NTB.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengapresiasi kolaborasi pemerintah Australia dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan lembaga masyarakat. Menurutnya, sinergi tersebut penting agar program kerja sama benar-benar menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
“Yang sangat membahagiakan adalah melihat semua asistensi program yang dilakukan oleh Pemerintah Australia di NTB ini terorkestrasi dengan baik, fokus sesuai dengan visi-misi, serta berkolaborasi aktif dengan agensi/OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat,” ujar Iqbal.
Duta Besar Australia Rod Brazier menyebut NTB sebagai salah satu provinsi dengan program dan kerja sama terbanyak bersama Australia. Ia memastikan pemerintahnya berkomitmen melanjutkan kolaborasi dengan Pemprov NTB, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan.
“Kami berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan Pak Gubernur, tim Pemprov, LSM, serta lembaga pendidikan. Hasil kerjanya sangat jelas terlihat di depan mata kami,” kata Brazier.
SIAP SIAGA Perkuat Mitigasi hingga Tingkat Desa
Program SIAP SIAGA mulai berjalan di NTB sejak Mei 2021. Program ini bekerja sama dengan BPBD, Bappeda, perangkat daerah, Forum Pengurangan Risiko Bencana, serta organisasi masyarakat sipil, termasuk KONSEPSI dan Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC).
Area Manager SIAP SIAGA NTB, Anggraeni Puspitasari, menjelaskan bahwa program tersebut memiliki empat fokus utama. Pertama, mengintegrasikan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah. Kedua, memperkuat kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
Selanjutnya, SIAP SIAGA mengembangkan model ketangguhan secara berjenjang serta memperkuat sistem informasi kebencanaan agar pemerintah memiliki data akurat untuk mengambil keputusan.
“Fokus utama kami adalah memastikan sistem informasi kebencanaan dapat terintegrasi ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, memprioritaskan kelompok rentan dalam perencanaan dan penganggaran, serta menyediakan data akurat yang siap digunakan oleh para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan,” jelas Anggraeni.
Di tingkat masyarakat, program ini mengembangkan model ketangguhan desa yang selaras dengan program prioritas Pemprov NTB, Desa Berdaya. Melalui Penilaian Ketangguhan Desa, pemerintah dapat mengukur kesiapan desa menghadapi risiko bencana sekaligus menyusun langkah peningkatannya.
Bersama KONSEPSI dan MDMC, SIAP SIAGA menjangkau desa-desa di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Sumbawa. Penguatan dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga kawasan.
Program ini juga memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas melalui penguatan Unit Layanan Disabilitas di tingkat provinsi, Lombok Tengah, dan Sumbawa. Selain itu, pemetaan data penyandang disabilitas menjadi bagian dari penguatan kajian risiko bencana.
Kembangkan Sistem Informasi Kebencanaan SiAGA NTB
Dalam aspek teknologi, SIAP SIAGA mendukung pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan SiAGA NTB melalui situs web dan aplikasi seluler. Platform ini menyediakan dasbor Desa Tangguh Bencana, data kejadian bencana yang terintegrasi dengan Satu Data NTB, fitur pelaporan kejadian, serta pengkajian kebutuhan pascabencana.
Anggraeni mengatakan, pendampingan program akan terus berlanjut hingga memasuki fase pengakhiran pada 2027. Pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sistem, layanan inklusif, dan model ketangguhan yang telah dikembangkan.
Penguatan tersebut menjadi penting bagi NTB dalam menghadapi berbagai risiko bencana. Tantangannya bukan hanya mempercepat respons ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan setiap desa, kelompok rentan, dan pemerintah daerah memiliki kesiapan sejak tahap perencanaan.
