MATARAM – Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkap tiga kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kurun waktu sekitar dua bulan. Polisi menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dan mengidentifikasi lima korban yang diduga menjadi sasaran perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal.
Pengungkapan tersebut disampaikan Direktur PPA dan PPO Polda NTB Kombes Pol Ni Made Pujewati dalam konferensi pers di Gedung Tribrata Polda NTB, Jumat (21/11/2026).
Ketiga perkara itu diduga berkaitan dengan praktik perekrutan dan pemberangkatan calon PMI secara nonprosedural ke luar negeri, terutama menuju Arab Saudi dan Malaysia.
“Dalam periode kurang lebih dua bulan ini Polda NTB telah mengungkap tiga kasus TPPO,” tegas Ni Made Pujewati.
Kasus pertama tercatat dalam laporan polisi pada 17 Oktober 2026. Dalam perkara ini, penyidik mengidentifikasi satu korban perempuan dewasa dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Berkas perkara masih dalam proses pemenuhan petunjuk jaksa atau P-19.
Kasus kedua berdasarkan laporan polisi tertanggal 22 Oktober 2026. Polisi mengidentifikasi dua korban laki-laki dewasa dan menetapkan tiga tersangka, masing-masing diduga berperan sebagai perekrut dan pengangkut. Perkara ini telah memasuki tahap pemberkasan.
Sementara itu, kasus ketiga tercatat dalam laporan polisi pada 18 November 2026. Penyidik mengidentifikasi dua korban laki-laki dewasa dan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Penanganan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan.
Modus Rekrut Calon PMI Ilegal
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga merekrut calon pekerja migran dengan menawarkan kesempatan bekerja di luar negeri. Namun, proses perekrutan hingga pemberangkatan tersebut tidak mengikuti prosedur resmi.
“Dalam kasus ini modus yang digunakan rata-rata merekrut para calon pekerja migran yang akan diberangkatkan secara ilegal atau nonprosedural,” ujar Ni Made.
Selain penindakan, Polda NTB juga memperkuat pencegahan melalui sosialisasi dan pengawasan terhadap jalur keberangkatan yang berpotensi dimanfaatkan pelaku TPPO.
Sepanjang pelaksanaan program Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Polda NTB bersama jajaran telah menggelar 171 kegiatan sosialisasi dan edukasi dengan melibatkan 14.632 peserta.
Pengawasan berlangsung di sejumlah titik, meliputi empat kegiatan pemeriksaan di bandara, lima kegiatan di pelabuhan, 20 kegiatan di terminal, serta 22 kegiatan di lembaga pelatihan kerja (LPK) dan balai latihan kerja (BLK). Sebanyak 55 kegiatan lainnya berlangsung di berbagai lokasi.
Polda NTB juga menjalankan kampanye pencegahan melalui program Rise and Speak di 64 sekolah.
Lima Korban Jalani Asesmen dan Pemulihan
Di sisi lain, kepolisian bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) telah melakukan identifikasi dan asesmen terhadap lima korban dari hasil pengungkapan KRYD.
Selain lima korban tersebut, terdapat satu orang yang terindikasi menjadi korban TPPO dan telah dipulangkan oleh Kementerian Luar Negeri bersama KBRI Manama, Bahrain, pada 17 November 2026.
Seluruh korban yang telah dipulangkan dilaporkan dalam keadaan sehat dan aman serta telah kembali ke keluarga masing-masing. Hingga kini, mereka masih mendapatkan pendampingan keluarga dan belum membutuhkan bantuan hukum maupun pendampingan sosial.
Sebagai langkah lanjutan, Polda NTB akan mengarahkan para korban untuk berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), serta Disnakertrans Provinsi NTB.
Pendampingan tersebut diarahkan pada pelatihan keterampilan dan akses pekerjaan agar para korban memiliki kemandirian ekonomi.
Program ini juga mendukung kebijakan prioritas Kapolri melalui Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN). Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah para korban kembali terjerat praktik perdagangan orang.
Polda NTB menegaskan akan terus meningkatkan penindakan terhadap jaringan perekrutan PMI ilegal sekaligus memperluas edukasi masyarakat. Kepolisian mengingatkan calon pekerja migran agar memastikan legalitas perusahaan penempatan, dokumen, serta prosedur keberangkatan sebelum menerima tawaran kerja ke luar negeri.












