MATARAM – Upah Minimum Provinsi (UMP) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2027 resmi naik menjadi Rp2.921.059 per bulan. Kenaikan sebesar Rp247.198 atau 9,245 persen dibandingkan tahun sebelumnya ini mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menetapkan besaran UMP tersebut melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-581 Tahun 2026 tertanggal 20 November 2026.
Dengan keputusan ini, UMP NTB meningkat dari Rp2.673.861 pada 2026 menjadi Rp2,92 juta pada 2027. Penyesuaian tersebut menjadi perhatian pekerja karena berkaitan langsung dengan standar upah minimum dan daya beli masyarakat.
Juru Bicara Pemerintah Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengatakan penetapan UMP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Regulasi tersebut mengatur mekanisme penyesuaian upah minimum dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan indeks tertentu.
Menurut Ahsanul, Gubernur Iqbal ingin memastikan kebijakan kenaikan upah mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan kemampuan perusahaan dalam menjalankan usahanya.
“Pemerintah ingin memastikan pekerja memperoleh peningkatan kesejahteraan melalui kebijakan pengupahan yang terukur. Pada saat yang sama, dunia usaha perlu tetap memiliki ruang untuk berkembang agar aktivitas ekonomi berjalan dan kesempatan kerja terus terbuka,” ujar Ahsanul.
Aspirasi Pekerja Jadi Pertimbangan
Pemprov NTB juga mencermati aspirasi kalangan pekerja yang menginginkan kenaikan upah lebih tinggi. Masukan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam proses penentuan UMP 2027.
Ahsanul menegaskan, pemerintah memahami harapan pekerja terhadap peningkatan penghasilan, terutama di tengah kebutuhan hidup yang terus berkembang.
“Aspirasi pekerja merupakan hal penting yang harus didengar dan dipertimbangkan. Kebijakan pengupahan harus memberikan perlindungan serta mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja, tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha,” katanya.
Di sisi lain, kenaikan upah juga perlu berjalan beriringan dengan peningkatan produktivitas dan kompetensi tenaga kerja. Pemerintah daerah mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia agar pekerja memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Pemprov NTB juga menilai iklim investasi yang kondusif menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan dunia usaha sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Berlaku Mulai Januari 2027
Kenaikan UMP sebesar 9,245 persen diharapkan memberikan tambahan daya beli bagi pekerja di NTB. Namun, kebijakan tersebut juga menuntut keseimbangan antara perlindungan tenaga kerja dan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban pengupahan.
Gubernur Iqbal berharap kebijakan UMP 2027 dapat memperkuat hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.
Dengan mulai berlakunya ketentuan tersebut pada 1 Januari 2027, perhatian berikutnya tertuju pada pelaksanaan kebijakan pengupahan di tingkat perusahaan.
Pekerja tentu berharap kenaikan ini benar-benar berdampak pada kesejahteraan. Sementara itu, dunia usaha tetap membutuhkan kepastian agar mampu bertahan, berkembang, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.












