Lombok Barat, Jurnalekbis.com – Dalam upaya memperkuat sinergi dan kerja sama antar lembaga penegak hukum, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Lombok Barat, M Fadli, bersama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Ditjenpas) NTB, Anak Agung Gde Krisna, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Selasa, 20 Januari 2025. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Kejati NTB, Enen Saribanon, beserta jajaran.
Dalam kunjungan tersebut, Kalapas M Fadli menegaskan pentingnya sinergi antara Lapas dan Kejaksaan dalam menangani kasus hukum. Ia menjelaskan bahwa penanganan tahanan yang efektif memerlukan koordinasi yang kuat dengan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.
“Kehadiran kami sebagai upaya menunjukkan sinergi dan komitmen bersama untuk meningkatkan koordinasi dalam penanganan kasus hukum. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemasyarakatan di Lapas Lombok Barat tak akan lepas dari peranan jajaran Kejaksaan dan APH lainnya. Oleh sebab itu, sinergi ini harus terus kita perkokoh,” ujar Fadli.
Kunjungan ini juga menjadi momentum untuk berbagi informasi dan pengalaman, terutama terkait tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dan pengelolaan tahanan. Diskusi antara kedua pihak diharapkan mampu menghasilkan solusi yang inovatif dan efisien demi mendukung kelancaran tugas masing-masing.
Sementara itu, Kepala Kejati NTB, Enen Saribanon, menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung kerja sama dengan Lapas dan Rutan se-NTB. Ia menekankan bahwa sinergi antar lembaga merupakan fondasi utama dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat.
“Kami berkomitmen untuk terus mendukung kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Lapas, serta memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan. Kolaborasi ini penting untuk menjawab tantangan yang kita hadapi bersama,” ungkap Enen.
Kakanwil Ditjenpas NTB, Anak Agung Gde Krisna, juga menyampaikan bahwa sinergi ini bukan hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi langkah nyata dalam menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih baik. Ia mengapresiasi keterbukaan Kejati NTB untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama.
Menurut Krisna, tantangan dalam pengelolaan tahanan memerlukan pendekatan kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk Lapas, Kejaksaan, dan lembaga terkait lainnya. Dengan komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang erat, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan lancar tanpa mengesampingkan hak-hak tahanan.
Kunjungan silaturahmi dan koordinasi ini mencerminkan komitmen kedua pihak dalam menjaga hubungan baik antar lembaga. Dengan sinergi yang semakin kokoh, diharapkan sistem pemasyarakatan dan penegakan hukum di NTB dapat terus berkembang menuju arah yang lebih baik.
Kegiatan ini juga menjadi bukti nyata bahwa koordinasi yang efektif antar lembaga dapat memberikan dampak positif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, serta mendukung terciptanya keadilan yang merata bagi seluruh masyarakat.
