Washington, Jurnalekbis.com – Ketegangan di Timur Tengah kian memanas, dan fokus dunia kini tertuju pada kemungkinan Amerika Serikat (AS) terseret dalam konflik terbuka antara Israel dan Iran. Pernyataan Presiden Donald Trump pada Rabu pekan ini, “mungkin ya, mungkin tidak,” ketika ditanya wartawan apakah AS akan membantu Israel menyerang fasilitas nuklir Iran, memicu spekulasi yang meluas. Desakan domestik di AS terbelah: sebagian mendesak intervensi militer, sementara sebagian lainnya menentang keras keterlibatan AS dalam perang yang berpotensi meluas.
Bagi Presiden Trump, keputusan ini adalah dilema besar. Di satu sisi, ada tekanan kuat dari Israel, terutama rezim Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang secara terang-terangan berambisi melemahkan Iran hingga titik nol. Netanyahu bahkan tidak mengesampingkan skenario ekstrem seperti pembunuhan Pemimpin Spiritual Iran Ayatullah Ali Khamenei. Ambisi ini, menurut Presiden Turki Recep Erdogan dan pakar internasional seperti Behnam Ben Taleblu dari Foundation for Defense of Democracies, sudah jauh melampaui sekadar melucuti program nuklir Iran.
“Sejak awal, berdasarkan sasaran dan pesan publik yang disampaikan Israel, sudah jelas operasi ini lebih dari sekadar operasi anti-proliferasi (senjata nuklir),” kata Ben Taleblu dalam laman berita Vox. Netanyahu sendiri secara eksplisit menginginkan “pergantian rezim” di Iran, mirip dengan ketika AS menjungkalkan Saddam Hussein di Irak pada tahun 2003.
Dalih yang digunakan pun sama: mencegah penyebaran senjata nuklir. Namun, sejarah mencatat bahwa dalih serupa untuk mendongkel Saddam Hussein pada tahun 2003 terbukti bohong besar. Kini, dalih yang sama kembali digunakan terhadap Iran, dengan taktik yang mirip dengan yang dilakukan Presiden AS saat itu, George Bush. Ironisnya, rujukan-rujukan untuk dalih menginvasi Iran tetap sama lemahnya dengan dalih yang dipakai pada tahun 2003. Direktur Intelijen Nasional AS Tulsi Gabbard bahkan menyatakan Iran masih memerlukan bertahun-tahun lagi untuk bisa memproduksi senjata nuklir.
Namun, Trump mengesampingkan asesmen anggota kabinetnya ini, bersikukuh menyatakan Iran berada di ambang memproduksi senjata nuklir. Israel bahkan lebih jauh lagi, menggunakan kesimpulan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) sebagai dalih menyerang Iran pada 12 Juni 2025, yang kemudian memicu balasan dari Iran hingga kini.
Padahal, IAEA hanya menyatakan Iran tidak melanggar kesepakatan dengan tidak menjawab pertanyaan seputar fasilitas nuklir yang tidak dilaporkan kepada IAEA. IAEA tidak menyimpulkan Iran berada di ambang menguasai senjata nuklir, seperti yang diyakini Netanyahu dan Trump.
Terlepas dari perbedaan interpretasi ini, Trump dan Netanyahu tampaknya terus melaju dengan rencana untuk mengubur selamanya impian Iran dalam memiliki senjata nuklir, yang pada akhirnya akan sulit dipisahkan dari niat menggulingkan pemerintahan di Iran. Pertanyaannya, apakah upaya ini akan semudah ketika mendongkel Saddam Hussein pada tahun 2003?
Banyak kalangan yang menyatakan sulit melakukannya, meskipun Trump telah memerintahkan armada militer AS mendekat ke Iran. Ini karena situasi Iran saat ini sangat berbeda dengan situasi Irak pada tahun 2003. Jika pada tahun 2003 banyak negara Timur Tengah yang melibatkan diri dalam memerangi Irak, maka saat ini situasi seperti itu sulit terjadi. Bahkan Arab Saudi, yang selama bertahun-tahun menjadi rival utama Iran, telah menormalisasi hubungan diplomatik dengan Iran sejak dua tahun lalu.
Iran juga memiliki kemampuan melawan yang jauh lebih kuat dibandingkan rezim Saddam Hussein. Bukti terbaru adalah hujan rudal yang belakangan ini menghantam kota-kota Israel, padahal selama bertahun-tahun Iran dijerat sanksi yang seharusnya menutup akses mereka ke pasar teknologi perang dan persenjataan global. Sepanjang Israel berdiri, belum pernah ada yang bisa menyerang jauh ke dalam wilayah Israel, kecuali Iran saat ini.
Namun, ada kartu lain yang tidak dalam genggaman AS dan Israel: fakta bahwa Iran telah menjadi bagian dari jejaring pengaruh global Rusia dan China. Presiden Vladimir Putin, yang pada 15 Januari 2025 meneken Pakta Kemitraan Strategis bersama Presiden Iran Masoud Pezeshkian, pasti tidak akan mau kehilangan sekutu Rusia yang masih tersisa di Timur Tengah setelah Bashar al-Assad tumbang tahun lalu di Suriah.
Posisi Iran terlalu istimewa di mata Rusia, meskipun di masa kuno kedua negara acap terlibat perang. Terletak di selatan Rusia dan dekat dengan tetangga-tetangga Rusia yang berusaha menjauhi Rusia, Iran sangat instrumental bagi Rusia. Negara ini bahkan membantu Rusia dalam perang dengan Ukraina. Putin akan sulit menerima rezim baru di Iran yang condong ke Barat, karena itu sama artinya dengan merusak kepentingan global Rusia dan sekaligus mengurung Rusia. Jika melihat peta global, Iran cukup dekat dengan negara-negara bekas Uni Soviet, termasuk Georgia, yang hingga kini tak memadamkan hasrat bergabung dengan NATO dan Uni Eropa.
Skenario Iran yang pro-AS juga membahayakan kepentingan Rusia di Asia Tengah dan Kaspia, yang tepinya berbatasan dengan Azerbaijan, Turkmenistan, dan Kazakhstan—semuanya vital bagi kepentingan nasional dan dan keamanan Rusia. Maka, jika Iran dirontokkan, itu sama artinya membuat Rusia merasa makin dikepung, padahal negara ini sudah direpotkan oleh perang di Ukraina, dan di tepi barat perbatasan mereka dihadapkan dengan negara-negara NATO yang sebagian besar bekas Uni Soviet dan eks Pakta Warsawa, kecuali Finlandia. Oleh karena itu, pergantian rezim di Iran sama artinya dengan mengisolasi Rusia dalam tingkat yang lebih ekstrem.
Bukan hanya Rusia yang berpikiran begitu, karena China juga akan merasa dirugikan secara politik dan ekonomi. Menurut data perusahaan komoditas Kypler, China adalah penikmat terbesar ekspor minyak Iran, yang pada dasarnya tidak dapat dilakukan karena tengah dijatuhi sanksi oleh AS dan Barat. Kypler melaporkan bahwa 90 persen ekspor minyak mentah Iran disalurkan ke China. Data impor dari Iran ini tidak masuk data resmi, dan dari data resmi, Rusia, Arab Saudi, Malaysia, Irak, dan Uni Emirat Arab adalah enam pemasok minyak utama untuk China.
Bukan hanya soal minyak, posisi Iran di mata China juga krusial dalam konteks geopolitik, terutama dalam kerangka Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI). Menjadi penghubung ke Timur Tengah untuk kemudian Afrika dan Eropa Tenggara, Iran memang terlalu penting bagi China. Dalam perspektif ini, Iran yang menjauh dari China akan menutup akses China ke Timur Tengah, dan akhirnya Afrika serta Eropa. Iran berbatasan dengan Irak bagian Barat, dan dengan Azerbaijan, Armenia, Turki, serta Laut Kaspia di bagian utara. Iran juga berbatasan dengan Turkmenistan, Afghanistan, dan Pakistan di bagian timur, sedangkan bagian selatannya berbatasan dengan Teluk Persia yang menjadi aorta perdagangan minyak global.
Untuk itu, skenario Iran yang tidak dekat dengan Rusia dan China akan sulit diterima oleh kedua negara raksasa ini. Akibatnya, akan sangat wajar jika China dan Rusia tidak akan berpangku tangan ketika AS ikut-ikutan menyerang Iran. Belum lagi langkah militer AS itu bisa membuat perang makin luas yang dampaknya akan ke mana-mana, termasuk terhadap harga minyak yang akhirnya bisa menyengsarakan dunia. Apalagi, Iran menyatakan akan habis-habisan melawan jika terus dipojokkan. Jika semuanya menjadi tak terkendali, maka situasi buruk di Teluk Persia dan Selat Hormuz menjadi tak terhindarkan, dan dampaknya fatal bagi harga minyak dunia sehingga bisa menyeret perekonomian global lagi ke dalam krisis.
