Mataram, Jurnalekbis.com – Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) memastikan ketersediaan beras dan jagung di wilayah NTB hingga awal 2026 masih dalam kondisi aman dan terkendali. Kepastian ini disampaikan Wakapolda NTB Brigjen Pol Hari Nugroho di tengah upaya pemerintah dan aparat menjaga stabilitas harga pangan strategis agar tidak merugikan masyarakat.
Brigjen Hari Nugroho menegaskan, kepolisian tidak bekerja sendiri dalam pengawasan pangan. Polda NTB terus berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Bulog dan dinas teknis, guna memastikan distribusi berjalan lancar dan tidak terjadi praktik penimbunan maupun permainan harga di lapangan.
“Dari sisi lain, terkait ketersediaan beras maupun jagung, di Flimsus kami tetap berkoordinasi dengan Bulog. Kemudian dinas terkait juga dilibatkan untuk melakukan penertiban dan razia, supaya harga itu tetap stabil,” ujar Hari Nugroho kepada wartawan.
Menurutnya, pengawasan tidak hanya difokuskan pada ketersediaan stok, tetapi juga pada pergerakan harga di tingkat distributor hingga pasar. Aparat kepolisian bersama instansi terkait secara rutin melakukan pemantauan sebagai langkah antisipasi agar tidak muncul gejolak harga, terutama menjelang momentum rawan seperti pergantian tahun dan musim tanam.
Wakapolda menegaskan, apabila ditemukan indikasi penyimpangan, pihaknya tidak akan ragu menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penanganan akan dilakukan secara terukur dengan melibatkan fungsi dan bidang terkait di internal kepolisian.
“Ketika ada penyimpangan, tentu akan kami tindak lanjuti melalui bidang-bidang yang berwenang,” tegasnya.
Saat ditanya mengenai temuan pelanggaran di sektor pangan, Hari Nugroho menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan kasus baru sepanjang tahun berjalan. Temuan yang sempat muncul pada tahun sebelumnya, kata dia, telah diselesaikan dan tidak menyisakan persoalan lanjutan.
“Temuan tahun kemarin sudah selesai. Untuk tahun ini belum ada. Kita masih sama-sama memantau,” katanya.
Meski demikian, Wakapolda NTB mengingatkan seluruh pelaku usaha agar tidak memanfaatkan situasi untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan masyarakat luas. Ia berharap, pengawasan yang dilakukan secara bersama-sama dapat mencegah terulangnya praktik-praktik penyimpangan di sektor pangan.
“Harapan kita tentu semoga tidak ada penyimpangan kembali di tahun 2026,” ujarnya.
Pengawasan ketat terhadap komoditas strategis seperti beras dan jagung dinilai krusial mengingat perannya sebagai kebutuhan pokok masyarakat. Stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat serta kestabilan ekonomi daerah.
Langkah preventif yang dilakukan Polda NTB ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dan daerah dalam mengamankan pasokan pangan nasional. Sinergi antara aparat penegak hukum, Bulog, dan dinas terkait diharapkan mampu menciptakan sistem distribusi yang transparan, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Dengan pengawasan yang terus berjalan, Polda NTB memastikan akan tetap berada di garis depan dalam menjaga stabilitas pangan di daerah, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat menjelang tahun 2026.
