Mataram, Jurnalekbis.com — Polemik penghentian operasional sejumlah gerai Alfamart dan Indomaret di Kabupaten Lombok Tengah mulai memicu kekhawatiran terhadap nasib ratusan pekerja. Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) meminta semua pihak mencari jalan tengah agar para karyawan tidak kehilangan pekerjaan.
Kepala Disnakertrans NTB, Aidy Furqan, mengaku mengikuti perkembangan persoalan tersebut melalui berbagai pemberitaan media dan siaran RRI. Menurutnya, pemerintah berharap ada solusi yang tidak merugikan pekerja maupun perusahaan.
“Kami mengikuti informasi itu melalui media dan siaran RRI. Tentu dari sisi pemerintah NTB mengharapkan ada win-win solution,” ujar Aidy Furqan.
Ia menyebut, penghentian sementara operasional sejumlah gerai modern di Lombok Tengah berpotensi berdampak terhadap ratusan tenaga kerja yang selama ini menggantungkan penghasilan dari sektor ritel modern tersebut.
Menurut Aidy, kebijakan itu berkaitan dengan penyesuaian aturan daerah yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah. Karena itu, proses komunikasi antara perusahaan dan pemerintah daerah dinilai masih terbuka.
“Kurang lebih ada belasan gerai Alfamart dan Indomaret yang sementara ini tidak diizinkan beroperasi di Lombok Tengah, mungkin karena faktor penyesuaian ketentuan melalui peraturan daerah yang diterapkan,” katanya.
Situasi tersebut membuat para pekerja berada dalam posisi tidak pasti. Banyak karyawan kini menunggu kepastian apakah gerai akan kembali beroperasi atau justru ditutup permanen.
Disnakertrans NTB menilai langkah mediasi yang sedang dilakukan Pemkab Lombok Tengah menjadi peluang penting untuk menyelamatkan lapangan pekerjaan. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah kemungkinan gerai tetap berjalan dengan nama usaha berbeda atau pola bisnis lain yang menyesuaikan regulasi daerah.
“Mudah-mudahan pemerintah Lombok Tengah bisa memfasilitasi antara perusahaan dengan para pekerja supaya tetap beroperasi, mungkin dengan nama berbeda atau usaha berbeda, dan tidak memutus hubungan kerja para karyawan,” jelas Aidy.
Pernyataan itu sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak ingin persoalan regulasi berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Apalagi sektor ritel modern selama ini menjadi salah satu penyerap tenaga kerja cukup besar di NTB, khususnya bagi lulusan SMA dan pekerja muda.
Meski demikian, Disnakertrans NTB belum dapat mengambil langkah lebih jauh sebelum ada laporan resmi dari pekerja ataupun perusahaan. Aidy menegaskan pihaknya baru bisa melakukan fasilitasi ketenagakerjaan apabila terdapat pengaduan yang masuk secara formal.
“Kalau ada pengaduan baru kita fasilitasi. Selama masih bisa disesuaikan, tentu kita berharap ada penyelesaian di sana,” ujarnya.
Hingga kini belum ada keputusan final terkait kelanjutan operasional gerai-gerai modern tersebut di Lombok Tengah. Namun polemik ini mulai menjadi perhatian publik karena menyangkut stabilitas kerja dan ekonomi keluarga para karyawan.
Jika tidak segera menemukan titik temu, dampaknya diperkirakan tidak hanya dirasakan pekerja, tetapi juga rantai distribusi usaha kecil hingga aktivitas ekonomi masyarakat sekitar.
