Mataram, Jurnalekbis.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau langsung Posko Angkutan Lebaran dan aktivitas keberangkatan penumpang di Terminal Mandalika, Ahad (15/3). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan layanan transportasi darat sekaligus mengawasi potensi lonjakan harga tiket bus menjelang arus mudik Lebaran.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur NTB menyoroti munculnya berbagai keluhan masyarakat terkait perbedaan harga tiket bus. Menurutnya, persoalan itu banyak dipicu oleh perbedaan kelas layanan bus yang beroperasi di lapangan.
Iqbal menjelaskan bahwa harga tiket yang diatur pemerintah sebenarnya berlaku untuk layanan kelas ekonomi. Sementara di lapangan, perusahaan otobus menyediakan berbagai kelas layanan dengan fasilitas yang berbeda, sehingga harga tiketnya juga bervariasi.
“Memang ada banyak perbedaan persepsi terkait harga tiket. Hal ini karena harga yang diatur sebenarnya berlaku untuk kelas ekonomi, sementara kelas layanan bus memiliki banyak variasi,” kata Iqbal kepada wartawan di lokasi peninjauan.
Ia menambahkan, fasilitas yang berbeda pada setiap kelas layanan bus—mulai dari kursi, pendingin udara, hingga fasilitas hiburan—membuat harga tiket yang ditawarkan kepada penumpang juga tidak seragam.
Meski begitu, Pemerintah Provinsi NTB bersama aparat penegak hukum telah menegaskan kepada seluruh perusahaan otobus agar tetap menjual tiket sesuai dengan ketentuan tarif tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah.
“Perusahaan bus sudah kami ingatkan agar tetap mematuhi batas harga yang berlaku. Pengawasan di terminal juga dilakukan cukup ketat,” ujarnya.
Iqbal juga menyinggung persoalan lain yang kerap memicu lonjakan harga tiket, yakni praktik penjualan melalui pihak ketiga. Dalam banyak kasus, calon penumpang tidak membeli tiket langsung dari perusahaan bus, melainkan melalui perantara.
“Banyak pembeli tidak membeli langsung melalui perusahaan bus, tetapi melalui pihak ketiga. Di situlah potensi masalah bisa muncul,” jelasnya.
Menurutnya, pihak ketiga tersebut terkadang menjual kembali tiket dengan harga lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Praktik semacam ini dinilai merugikan masyarakat, terutama menjelang periode mudik yang permintaan tiketnya meningkat tajam.
Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB bersama aparat terkait berkomitmen untuk menertibkan praktik tersebut. Pengawasan terhadap distribusi tiket akan diperketat agar tidak terjadi permainan harga yang merugikan calon penumpang.
Selain memantau sistem penjualan tiket, rombongan Forkopimda juga mengecek langsung kondisi fasilitas terminal, termasuk area ruang tunggu, loket penjualan tiket, hingga jalur keberangkatan bus.
Secara umum, fasilitas di Terminal Mandalika dinilai sudah cukup memadai. Namun, Gubernur menilai masih diperlukan optimalisasi fungsi serta penataan ruang agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih tertib.
Salah satu rencana yang akan dilakukan adalah penataan ulang area terminal dengan memisahkan ruang publik yang dapat diakses masyarakat umum dan area khusus bagi penumpang yang telah memiliki tiket.
“Ke depan, pengaturan area terminal akan kita tata lebih baik. Penumpang yang sudah memiliki tiket akan memiliki area khusus sehingga pelayanan bisa lebih tertib dan nyaman,” katanya.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan di area terminal sekaligus meningkatkan kenyamanan penumpang saat menunggu keberangkatan.
Pemerintah Provinsi NTB juga menekankan bahwa evaluasi terhadap penyelenggaraan angkutan Lebaran dilakukan setiap tahun. Tujuannya agar kualitas pelayanan transportasi publik terus meningkat dari waktu ke waktu.
Dengan pengawasan yang lebih ketat serta penataan fasilitas terminal yang lebih baik, pemerintah berharap penyelenggaraan angkutan Lebaran di NTB dapat berjalan aman, nyaman, dan tertib bagi seluruh masyarakat yang hendak pulang ke kampung halaman.
