Mataram, Jurnalekbis.com – Minat investor untuk menanamkan modal di sektor energi terbarukan di Nusa Tenggara Barat terus meningkat. Namun, sejumlah proyek yang ditawarkan belum bisa direalisasikan karena terkendala pasokan bahan baku hingga keterbatasan daya serap listrik oleh PLN.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi NTB, H. Irnadi Kusuma, mengungkapkan selama dirinya menjabat sudah ada lebih dari 10 investor yang datang menawarkan berbagai proyek energi di NTB.
“Selama saya ada di sini, mungkin lebih dari 10 investor yang datang. Mereka menawarkan ada solar, ada juga yang masalah sampah,” kata Irnadi saat ditemui di Mataram, Rabu (1/4).
Salah satu proyek yang paling banyak diminati investor adalah pengolahan sampah menjadi energi. Namun, menurut Irnadi, proyek tersebut sulit berjalan karena volume sampah di NTB belum mampu memenuhi kebutuhan minimal industri.
Ia menyebut, investor membutuhkan sedikitnya 10 ribu ton sampah per hari agar proyek layak secara bisnis. Sementara itu, pasokan sampah di NTB, khususnya di Pulau Lombok, dinilai belum mencukupi.
“Kalau untuk sampah itu sendiri, supply sampah yang digunakan tidak cukup di NTB ini. Kalau tidak salah, kebutuhannya 10 ribu ton dalam sehari,” ujarnya.
Menurut Irnadi, potensi pengumpulan sampah sebenarnya masih bisa mendekati angka tersebut jika seluruh kabupaten dan kota di Pulau Lombok digabungkan. Namun persoalannya, distribusi sampah dari seluruh daerah ke satu lokasi pengolahan membutuhkan biaya dan sistem logistik yang tidak sederhana.
“Kalau dikumpulkan dari seluruh kabupaten dan kota di Pulau Lombok mungkin masih ada potensi menyentuh angka itu. Tapi untuk mendistribusikan dari semua kabupaten kota tidak mudah. Kalau hanya mengandalkan Kota Mataram atau daerah terdekat seperti Lombok Barat, Lombok Tengah, dan Lombok Utara, sepertinya tidak bisa,” katanya.
Di tengah sulitnya proyek berbasis sampah, NTB justru dinilai memiliki peluang besar di sektor energi angin dan tenaga surya. Irnadi mengatakan salah satu investor, Berkah Energi Lombok, saat ini sedang mengajukan izin penelitian untuk mengukur potensi angin di kawasan Sekotong, Lombok Barat.
Perusahaan tersebut, kata dia, bahkan telah mengantongi izin pengelolaan kawasan, termasuk kawasan hutan, untuk mendukung rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu.
“Saat ini mereka sedang mengajukan izin untuk penelitian anginnya. Izin pengelolaan kawasan termasuk hutannya sudah mereka miliki. Lokasinya di Sekotong,” ujar Irnadi.
Kawasan Sekotong sebelumnya memang pernah dipetakan memiliki potensi angin yang cukup besar. Selain itu, NTB juga mulai dilirik untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS.
Irnadi menyebut ada investor baru yang tengah mengukur intensitas cahaya matahari di sejumlah wilayah di NTB. Pengukuran itu dilakukan untuk memastikan kelayakan proyek sebelum masuk ke tahap investasi.
“Ada yang mau masuk lagi untuk PLTS. Mereka sedang mengukur bagaimana intensitas cahaya matahari yang ada di NTB. Mereka melihat potensi ini cukup besar,” katanya.
Menurut Irnadi, keyakinan investor muncul karena NTB telah memiliki sejumlah proyek energi terbarukan yang lebih dulu berhasil berjalan. Ia mencontohkan proyek PLTS di Lombok Tengah dan di kawasan Peringgabaya, Lombok Timur, yang melibatkan investor asal Kanada.
“Di sini sudah ada yang berhasil, yang dari Kanada di Lombok Tengah dan Peringgabaya. Kemarin juga sempat dicek oleh Menteri Pembangunan Kanada,” ujarnya.
Meski demikian, masuknya investor energi terbarukan ke NTB masih menghadapi tantangan lain, terutama dari sisi pasar. Seluruh listrik yang dihasilkan investor nantinya harus dijual ke PLN, sementara perusahaan listrik negara itu kerap menyatakan kapasitas listrik di NTB masih mencukupi.
“PLN selalu mengatakan mereka sudah cukup dengan energi yang ada, kapasitas yang ada,” kata Irnadi.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus aktif mempertemukan investor dengan PLN dan instansi terkait, termasuk Dinas ESDM. Pemerintah juga berupaya membantu jika muncul persoalan sosial di masyarakat sekitar lokasi proyek.
“Ini menjadi bagian dari tugas kami untuk terus meyakinkan investor dan memfasilitasi pertemuan dengan pihak terkait, seperti ESDM dan PLN. Kalau ada kendala sosial di masyarakat, kami juga ikut membantu,” katanya.
