Lombok Timur, Jurnalekbis.com – Desakan agar aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penipuan dan praktik jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lombok Timur terus menguat. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, meminta Polres Lombok Timur, Polda NTB, dan Badan Gizi Nasional (BGN) membongkar seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut.
Menurut Ahmad Amrullah, pengungkapan perkara tidak boleh berhenti pada satu atau dua orang terduga pelaku. Aparat diminta menelusuri kemungkinan adanya jaringan yang bekerja secara terorganisir, termasuk pihak yang berperan sebagai perantara, perekrut korban, penerima aliran dana, hingga aktor utama di balik dugaan praktik tersebut.
“Kami mendesak Polres Lombok Timur, Polda NTB, dan Badan Gizi Nasional untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Siapa pun yang terlibat harus diungkap,” kata Ahmad Amrullah, Selasa (2/6/2026).
Ia menilai munculnya dugaan jual beli titik dapur MBG dengan nilai transaksi mencapai ratusan juta rupiah menunjukkan adanya pihak yang mencoba memanfaatkan program pemerintah demi keuntungan pribadi.
“Yang menjadi perhatian serius adalah adanya masyarakat yang dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Ketika ada pihak yang menjual pengaruh atau mengklaim memiliki akses tertentu untuk memperoleh keuntungan, itu harus ditindak tegas,” ujarnya.
Ahmad juga menyoroti pernyataan BGN yang menyebut adanya indikasi keterlibatan kelompok atau jaringan dalam praktik serupa yang ditemukan di sejumlah daerah. Karena itu, ia meminta aparat menelusuri aliran dana, komunikasi, dan pihak-pihak yang diduga menikmati hasil dari praktik tersebut.
“Publik berhak mengetahui siapa saja yang bermain di belakang kasus ini. Jika ada jaringan yang terorganisir, seluruh rantainya harus dibongkar,” tegasnya.
Selain menimbulkan kerugian finansial bagi korban, Ahmad menilai kasus tersebut berpotensi merusak citra Lombok Timur di tingkat nasional. Ia meminta proses hukum dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kasus ini sudah menjadi perhatian publik. Karena itu, pengungkapannya harus terbuka dan menyeluruh agar masyarakat mendapatkan kejelasan,” katanya.
Sebagai pimpinan Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad juga mendorong evaluasi terhadap sistem pengawasan program pemerintah yang melibatkan masyarakat secara luas. Menurutnya, mekanisme pelaksanaan dan verifikasi program harus lebih transparan sehingga tidak memberi ruang bagi oknum yang ingin mengambil keuntungan.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk lebih berhati-hati terhadap pihak yang menawarkan kemudahan memperoleh proyek, bantuan, atau akses program pemerintah dengan imbalan sejumlah uang.
“Masyarakat jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan sesuatu di luar prosedur resmi. Semua program pemerintah memiliki mekanisme yang jelas dan tidak boleh diperjualbelikan,” ujarnya.
Sementara itu, Badan Gizi Nasional bersama Polres Lombok Timur saat ini masih menangani dugaan penipuan terkait jual beli titik lokasi SPPG di daerah tersebut. Dalam laporan yang diterima, satu titik lokasi dapur MBG diduga diperjualbelikan dengan nilai mencapai Rp950 juta.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, sebelumnya mengungkapkan kasus bermula dari laporan masyarakat yang merasa menjadi korban penyalahgunaan proses verifikasi program MBG. Modus yang digunakan diduga dengan mengaku memiliki hubungan dekat dengan pejabat atau pihak internal BGN untuk meyakinkan korban.
Polres Lombok Timur menerima laporan kasus tersebut pada 16 Februari 2026 dan meningkatkan statusnya ke tahap penyelidikan pada 21 Mei 2026. Terlapor berinisial S diduga menjanjikan lokasi dapur MBG beserta fasilitas yang diklaim siap beroperasi.
Kasus serupa sebelumnya juga ditemukan di Batam dan Jawa Barat. BGN menduga praktik tersebut tidak berdiri sendiri dan kemungkinan melibatkan jaringan yang lebih luas. Saat ini aparat masih mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak guna mengungkap seluruh rangkaian kasus tersebut.
