Jakarta, Jurnalekbis.com – Nanik S. Deyang resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Senin (8/6/2026). Bersama dua wakil kepala yang baru dilantik, Mayjen TNI Trenggono dan Agustina Arumsari, Nanik langsung menegaskan arah kebijakan lembaganya dengan menitikberatkan pada efisiensi anggaran, ketepatan sasaran penerima manfaat, dan peningkatan kualitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam pernyataan pertamanya usai pelantikan, Nanik menyebut jabatan yang diembannya merupakan amanah besar yang harus dijalankan secara jujur, tulus, dan bertanggung jawab.
“Ini satu amanah yang harus kita jalankan dengan baik, benar, tulus, ikhlas, dan jujur. Karena ini adalah program yang sangat bagus sekali, karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa sekaligus menggerakkan ekonomi bawah,” ujar Nanik.
Salah satu langkah awal yang akan dilakukan adalah moratorium atau penghentian sementara pembukaan dapur baru dalam program MBG. Kebijakan itu dilakukan untuk menata kembali distribusi layanan yang dinilai belum merata.
Menurut Nanik, saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional yang telah terdaftar melalui virtual account. Jumlah tersebut akan dievaluasi terlebih dahulu sebelum pemerintah membuka pendaftaran atau pembangunan titik baru.
“Kita hentikan dulu. Kita akan tata apakah dapur ini sudah melayani penerima manfaat secara optimal atau justru kelebihan kapasitas,” katanya.
Evaluasi tersebut juga bertujuan mengatasi ketimpangan sebaran dapur yang saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pemerintah akan menghitung kembali kebutuhan setiap daerah agar distribusi layanan lebih proporsional.
Selain itu, BGN akan melakukan refocusing atau penajaman sasaran penerima manfaat. Nanik menilai program intervensi gizi harus lebih difokuskan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan bantuan.
Ia mengungkapkan, data penerima manfaat yang saat ini mencapai sekitar 63 juta jiwa akan dikaji ulang untuk memastikan efektivitas program.
“Kita lebih arahkan pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi,” ujarnya.
Di sektor pengawasan, BGN juga akan memperketat kontrol kualitas terhadap seluruh dapur yang telah beroperasi. Tahun 2026, menurut Nanik, bukan lagi momentum mengejar jumlah dapur atau cakupan layanan semata, melainkan memastikan standar operasional berjalan sesuai pedoman teknis.
“Kami sudah sampaikan kepada Presiden bahwa tahun 2026 bukan mengejar kuantitas, tetapi kualitas,” tegasnya.
Untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BGN berupaya mengurangi ketergantungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan alternatif akan diupayakan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) BUMN, perusahaan swasta, hingga hibah luar negeri.
Nanik mencontohkan, di sejumlah daerah dengan jumlah siswa terbatas, pembangunan dapur baru dinilai kurang efisien. Sebagai alternatif, pemerintah dapat memanfaatkan kantin sekolah, dapur umum, atau fasilitas yang sudah tersedia.
“Kita mencari solusi yang lebih efisien tanpa mengurangi pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Dalam menjalankan tugasnya, Nanik juga akan didampingi Dewan Pengarah yang beranggotakan tujuh pakar, mayoritas berasal dari kalangan ahli gizi dan dokter anak. Dewan tersebut akan berperan memberikan arahan dan pengawasan terhadap kebijakan BGN.
Dengan berbagai langkah tersebut, kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional menandai dimulainya fase evaluasi dan penataan Program Makan Bergizi Gratis, salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
