Mataram, Jurnalekbis.com– Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Nusa Tenggara Barat (NTB) hingga 31 Mei 2026 menunjukkan penguatan yang signifikan. Pendapatan negara telah mencapai Rp2,927 triliun atau 52,34 persen dari target, sementara belanja negara terealisasi Rp9,67 triliun atau 40,84 persen dari pagu yang ditetapkan.
Capaian tersebut dinilai memperlihatkan APBN tetap berfungsi sebagai penopang stabilitas ekonomi sekaligus penggerak aktivitas pembangunan di daerah.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, mengatakan kinerja fiskal hingga akhir Mei masih berada pada jalur yang positif dan mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
“APBN tetap berfungsi sebagai shock absorber yang andal dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah sekaligus mendukung berbagai program prioritas nasional di NTB,” ujar Ratih di Mataram, Senin (29/6/2026).
Penerimaan perpajakan menjadi salah satu penopang utama. Hingga Mei 2026, realisasi pajak mencapai Rp1,126 triliun dengan pertumbuhan 9,37 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Kontributor terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp588,75 miliar atau 52,29 persen dari total penerimaan pajak. Sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menyumbang Rp267,24 miliar atau 22,41 persen.
Dilihat berdasarkan sektor usaha, penerimaan pajak paling besar berasal dari administrasi pemerintahan sebesar 38,75 persen, disusul sektor perdagangan 17,47 persen serta jasa keuangan sebesar 8,59 persen.
Kinerja yang paling mencolok justru datang dari sektor kepabeanan dan cukai. Penerimaan mencapai Rp1,446 triliun dengan lonjakan Bea Keluar hingga 8.137,58 persen secara tahunan.
Peningkatan tersebut dipicu tingginya ekspor konsentrat tembaga PT AMMAN Mineral sepanjang Januari hingga April 2026. Di sisi lain, penerimaan cukai tumbuh 10,5 persen meski Bea Masuk terkoreksi 24,06 persen akibat menurunnya impor bahan baku dan barang modal sektor pertambangan.
Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp355,66 miliar atau hampir setengah dari target tahunan. Pertumbuhan terutama ditopang meningkatnya pendapatan layanan rumah sakit dan sektor pendidikan melalui Badan Layanan Umum (BLU).
Dari sisi belanja, pemerintah pusat telah merealisasikan Rp3,098 triliun. Belanja modal menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi mencapai 342,66 persen, diikuti belanja barang sebesar 27,89 persen dan belanja pegawai 25,86 persen.
Adapun Transfer ke Daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp6,574 triliun atau 46,49 persen dari pagu. Meski secara nominal mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, penyaluran DAK Nonfisik justru meningkat 42,68 persen untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, dan tunjangan profesi guru.
Ratih menjelaskan APBN juga menopang berbagai program prioritas pemerintah di NTB. Hingga Mei 2026, Program Makan Bergizi Gratis telah terealisasi sebesar Rp2,02 triliun dengan 1,89 juta penerima manfaat. Selain itu, sebanyak 1.172 Koperasi Desa Merah Putih telah berbadan hukum, sedangkan Program Sekolah Rakyat telah berjalan di lima lokasi.
Di sisi makroekonomi, NTB mencatat perkembangan yang menggembirakan. Neraca perdagangan hingga Mei 2026 membukukan surplus sebesar USD1,147 miliar. Nilai ekspor mencapai USD1,213 miliar, sedangkan impor hanya USD66,28 juta.
Ekspor didominasi konsentrat tembaga, katoda, dan mutiara, dengan pertumbuhan yang melonjak dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya berkat optimalnya produksi smelter PT AMMAN Mineral.
Meski demikian, tekanan inflasi masih menjadi perhatian. Inflasi tahunan NTB pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,78 persen atau sedikit di atas target nasional. Pemerintah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus melakukan berbagai langkah untuk menjaga stabilitas harga, khususnya komoditas pangan.
Indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbaikan. Nilai Tukar Petani mencapai 130,44 dan Nilai Tukar Nelayan berada di level 111,53. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 2,99 persen, angka kemiskinan menurun menjadi 11,38 persen, sedangkan rasio gini berada pada level 0,364 yang mencerminkan distribusi pendapatan semakin membaik.
Pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I 2026 bahkan mencapai 13,64 persen secara tahunan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku sebesar Rp52,62 triliun.
Ratih optimistis momentum tersebut dapat terus dipertahankan melalui pengelolaan fiskal yang hati-hati, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
“Kami optimistis sinergi pemerintah pusat dan daerah akan terus menjaga pertumbuhan ekonomi NTB agar tetap inklusif, kuat, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sepanjang 2026,” pungkasnya.
