Mataram, Jurnalekbis.com – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal mengingatkan seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih sebagai fondasi pelayanan publik. Pesan itu disampaikan di tengah perhatian publik terhadap proses hukum yang menjerat Bupati Lombok Barat dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur saat meluncurkan Tim Reaksi Cepat Infrastruktur di Balai Pemeliharaan Jalan PUPRPKP NTB, Mataram, Selasa (21/7).
“Ini pelajaran buat kita semua untuk menjaga tata kelola yang bersih,” tegas Lalu Muhamad Iqbal di hadapan jajaran PUPRPKP NTB.
Menurutnya, pengelolaan pemerintahan yang baik atau good governance bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban seluruh aparatur sipil negara dalam mengelola anggaran dan menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta setiap pejabat maupun pegawai bekerja secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
Iqbal menegaskan bahwa pengawasan terhadap seluruh aktivitas di lingkungan PUPRPKP NTB akan terus diperkuat. Sebagai kepala daerah, ia memastikan mekanisme pengawasan berjalan secara langsung sehingga setiap proses penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga mengingatkan agar setiap rupiah dana yang bersumber dari APBD benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Setiap anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Jangan sampai ada penyimpangan yang merugikan kepentingan publik,” menjadi pesan yang ditekankan gubernur dalam arahannya.
Dalam kesempatan itu, Iqbal juga menyinggung masih adanya praktik atau “tradisi” yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip pemerintahan yang bersih. Ia mengaku mengetahui pola-pola lama yang berpotensi menghambat reformasi birokrasi dan meminta seluruh jajaran PUPRPKP segera melakukan perbaikan.
Menurutnya, perubahan budaya kerja harus dimulai dari komitmen setiap individu untuk menjunjung integritas, meningkatkan akuntabilitas, serta menghindari praktik yang berpotensi melanggar hukum.
Peluncuran Tim Reaksi Cepat Infrastruktur sendiri menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi NTB mempercepat penanganan berbagai persoalan infrastruktur yang membutuhkan respons cepat. Kehadiran tim tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai kerusakan jalan dan fasilitas publik lainnya.
Di sisi lain, Gubernur turut menanggapi peristiwa operasi tangkap tangan terhadap Bupati Lombok Barat yang saat ini tengah diproses oleh KPK. Ia menyebut kejadian tersebut sebagai momentum evaluasi bagi seluruh penyelenggara pemerintahan di NTB.
Iqbal berharap kasus tersebut menjadi yang terakhir dan tidak kembali terjadi di lingkungan pemerintahan daerah.
“Saya berharap peristiwa ini menjadi yang terakhir dan tidak terulang lagi di masa depan,” ujarnya.
Ia juga mengimbau seluruh pihak untuk tidak berspekulasi maupun membangun opini yang dapat mengganggu proses penegakan hukum. Menurutnya, semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan memberikan ruang kepada aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara independen.
Pesan tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah tidak hanya bergantung pada keberhasilan proyek fisik, tetapi juga pada integritas aparatur dalam mengelola pemerintahan. Dengan tata kelola yang baik, kepercayaan publik dapat terjaga dan pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
