Mataram, Jurnalekbis.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan DPRD NTB menyepakati KUA-PPAS APBD 2027 dengan pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp6,22 triliun dan belanja Rp6,09 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat ekonomi daerah sekaligus menjaga ruang fiskal agar pembangunan tidak dibebankan kepada generasi berikutnya.
Kesepakatan KUA-PPAS APBD 2027 ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna DPRD NTB, Jumat (14/8/2026).
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal mengatakan penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan realistis di tengah ketidakpastian ekonomi dan berbagai tekanan yang dapat muncul sewaktu-waktu.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh membangun perencanaan berdasarkan asumsi yang terlalu optimistis. Setiap rupiah dalam APBD harus memiliki sasaran dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
“APBD harus kita lihat sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang kita belanjakan harus jelas manfaatnya, jelas sasarannya, dan bisa dipertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat,” ujar Iqbal.
NTB Masuk Era APBD Tanpa Utang
Salah satu pesan penting dalam kesepakatan anggaran tersebut adalah perubahan kondisi fiskal NTB. Iqbal menyebut pemerintah daerah telah menyelesaikan kewajiban pembayaran utang yang menjadi bebannya pada 2025.
Tahun 2026 kemudian menjadi tahun pertama NTB menjalankan anggaran tanpa membawa utang tersebut.
“Jangan sampai kita membangun hari ini dengan membebani masa depan,” tegasnya.
Kondisi itu dinilai memberi ruang bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan fiskal yang lebih sehat. Namun, ruang tersebut tidak berarti anggaran dapat digunakan tanpa perhitungan.
Dalam KUA-PPAS 2027, pendapatan daerah dirancang Rp6,22 triliun, naik sekitar 10,69 persen dibandingkan APBD murni 2026 sebesar Rp5,62 triliun.
Pendapatan itu terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp3,128 triliun, transfer sekitar Rp2,98 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sekitar Rp114,24 miliar.
Sementara belanja daerah diproyeksikan Rp6,09 triliun, meningkat sekitar 5,70 persen dari APBD murni 2026.
Terdapat ruang surplus sekitar Rp192,7 miliar yang diarahkan untuk kebutuhan pembiayaan, termasuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan penyertaan modal.
Fokus ke Ekonomi dan Kemiskinan
Besarnya anggaran bukan menjadi tujuan akhir. Pemprov NTB mengarahkan APBD 2027 untuk mendorong transformasi struktural, menekan kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, serta membangun ekosistem industri agro-maritim.
Sektor pariwisata juga diarahkan tidak sekadar mengejar jumlah kunjungan.
Pemerintah ingin memperkuat quality tourism dengan memperhatikan lama tinggal wisatawan, tingkat belanja, kualitas destinasi, kelestarian lingkungan, hingga manfaat ekonomi yang diterima masyarakat lokal.
“Kita ingin mendorong transformasi struktural, menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, memperkuat ketahanan pangan dan maritim daerah, serta menumbuhkan ekosistem industri agro-maritim,” kata Iqbal.
Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda mengatakan kesepakatan KUA-PPAS merupakan hasil pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi landasan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027.
Di tengah pembahasan fiskal tersebut, Iqbal juga menyinggung penanganan kecelakaan KMP Putri Yasmin. Ia mengapresiasi kerja tim SAR, Basarnas, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, dan seluruh pihak yang terlibat.
Ia meminta evaluasi keselamatan pelayaran turut menjadi perhatian, termasuk persoalan akurasi manifest penumpang.
Bagi NTB, kesepakatan KUA-PPAS 2027 kini menjadi titik awal. Tantangannya bukan hanya menyelesaikan APBD tepat waktu, tetapi memastikan anggaran benar-benar bekerja: memperkuat ekonomi, menjaga kesehatan fiskal, dan menghadirkan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
