Jurnalekbis.com – Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat Program Desa Berdaya dengan mendorong masyarakat desa memahami layanan keuangan, akses pembiayaan, transaksi digital hingga peluang ekspor bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Penguatan tersebut berlangsung melalui edukasi literasi keuangan di Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu, 16 September 2026. Forum KSSK NTB melibatkan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Bea Cukai, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Bupati Lombok Timur Dr. H. Haerul Warisin mengatakan daerahnya memiliki potensi sumber daya alam yang besar, terutama sektor pertanian. Potensi tersebut, menurut dia, perlu diarahkan untuk memperkuat perekonomian desa.
Salah satu komoditas yang mendapat perhatian ialah porang. Komoditas tersebut dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan hingga menembus pasar ekspor.
Karena itu, Haerul mendorong UMKM menghasilkan produk berkualitas dan memenuhi kebutuhan pasar internasional. Ia juga menekankan pentingnya dukungan proses perizinan ekspor agar pelaku usaha tidak menghadapi hambatan administratif ketika memperluas pasar.
Kepala Bidang Perekonomian dan SDA Bappeda Provinsi NTB Iskandar Zulkarnain mengatakan Program Desa Berdaya dapat memperkuat ekonomi masyarakat melalui peningkatan literasi ekonomi.
Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap peluang usaha dan potensi ekonomi desa menjadi modal penting untuk mengembangkan aktivitas produktif.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB Ignatius Adhi Nugroho menyebut peningkatan kapasitas masyarakat sebagai bagian penting dalam membangun desa yang mandiri dan produktif.
“Pemahaman masyarakat mengenai layanan keuangan formal, transaksi digital, akses pembiayaan, dan peluang usaha menjadi fondasi dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam sesi edukasi, BI NTB memberikan materi mengenai sistem pembayaran, mulai dari RTGS, SKNBI, BI-FAST, QRIS Cross Border hingga Kartu Kredit Indonesia (KKI).
Asisten Manajer Unit Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPUR BI NTB Faudarita Umaida Ulfah menjelaskan berbagai instrumen tersebut sebagai bagian dari perkembangan sistem pembayaran yang perlu dipahami masyarakat.
OJK kemudian membahas literasi dan inklusi keuangan. Materi juga mencakup kewaspadaan terhadap pinjaman daring serta investasi ilegal. Masyarakat didorong mengenali layanan keuangan legal sebelum menggunakan produk maupun fasilitas pembiayaan.
Dari sisi pembiayaan, DJPb mengenalkan UMi (Ultra Mikro) dan UMi Pro sebagai alternatif pendanaan produktif bagi pelaku UMKM.
Sementara itu, Bea Cukai memberikan penjelasan mengenai ekspor UMKM. Materinya mencakup dokumen dan tahapan pelayanan kepabeanan yang perlu dipenuhi pelaku usaha.
DJP melengkapi edukasi dengan materi kewajiban perpajakan bagi UMKM. LPS turut menjelaskan pengelolaan keuangan, kebiasaan menabung, dan penjaminan simpanan masyarakat.
Rangkaian edukasi tersebut mempertemukan kebutuhan pelaku usaha dengan informasi yang berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, mulai dari pembayaran, pembiayaan, ekspor, pajak hingga pengelolaan simpanan.
Forum KSSK NTB berharap peningkatan literasi tersebut dapat membantu masyarakat memanfaatkan layanan keuangan secara tepat sekaligus membuka ruang bagi UMKM desa untuk berkembang dan memperluas pasar.
