Kuota sementara tercatat 811 jemaah, percepatan administrasi paspor dan pemeriksaan kesehatan menjadi prioritas utama.
JURNALEKBIS.com — LOMBOK BARAT, Kantor Kementerian Haji (Kemenhaj) Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mulai menggenjot persiapan pemberangkatan ibadah haji untuk musim tahun 2027. Meski mengalami sedikit penurunan kuota, Kemenhaj Lombok Barat optimalkan strategi jemput bola hingga memperkuat sinergi lintas instansi demi memastikan kesiapan jemaah baik dari segi administrasi maupun kesehatan.
Kepala Kantor Kemenhaj Lombok Barat, Hj. Rina Margasari, mengungkapkan bahwa kuota sementara calon jemaah haji asal Lombok Barat untuk tahun 2027 tercatat sebanyak 811 orang. Jumlah ini mengalami penurunan tipis dibandingkan tahun 2026 yang mencapai sekitar 860-an jemaah.
“Kuota ini masih bersifat sementara dan belum final. Namun, dari sisi kesiapan, kami sudah mulai bergerak cepat memastikan administrasi dan kesehatan jemaah terpenuhi,” ujar Rina saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/10/2026).
Baca juga: Anggota Komisi IX DPR RI Muazzim Akbar Sosialisasikan Program SMK Go Global di SMKN 1 Lembar
Hingga saat ini, proses pemenuhan dokumen perjalanan (paspor) dan pemeriksaan kesehatan (istithaah) terus dikejar. Rina merincikan, dari total 811 jemaah, sebanyak 688 orang telah memiliki paspor, sementara 123 orang lainnya masih dalam proses pembuatan.
Untuk aspek kesehatan, sebanyak 708 jemaah telah menjalani pemeriksaan di pusat cek kesehatan. Namun, rilis resmi mengenai status istithaah (kemampuan kesehatan) jemaah masih menunggu rilis dari pusat.
“Target kami, sebelum keputusan *istithaah* keluar, administrasi paspor ini sudah harus clear. Kami optimistis dalam waktu satu minggu ke depan, sisa paspor yang belum selesai bisa segera beres,” tegas Rina.
Baca juga: Pokir DPRD NTB Anomali Tak Bisa Jalan pada 2026, Ini Alasannya
Guna mengurai kendala administrasi, khususnya bagi jemaah yang menunda pembuatan paspor atau terkendala informasi, Kemenhaj Lombok Barat menerbitkan kebijakan jemput bola. Setiap Person in Charge (PIC) yang ditugaskan di masing-masing kecamatan turun langsung ke lapangan.
“Kami punya PIC untuk setiap kecamatan. Mereka turun langsung mencari alamat jemaah, mendampingi, dan memastikan mereka segera mengurus paspor. Satu petugas PIC di sini menangani dua kecamatan,” jelas Rina.
Selain pendampingan langsung, sosialisasi terkait persiapan kesehatan juga gencar dilakukan melalui media sosial resmi Kemenhaj, berupa konten edukasi mengenai syarat dan persiapan *istithaah* kesehatan.
Rina juga menitipkan pesan khusus bagi para calon jemaah, terutama yang memiliki riwayat penyakit bawaan (komorbid). Mengingat keberangkatan masih sekitar enam bulan lagi, ia mengimbau jemaah untuk mulai menjaga pola hidup sehat.
“Harus jaga kesehatan, olahraga, tidur cukup, dan atur makanan. Bagi yang punya komorbid, ini waktu yang tepat untuk kontrol rutin ke dokter atau rumah sakit. Kita ingin jemaah berangkat dalam kondisi sehat dan istithaah secara menyeluruh,” pesannya.
Baca juga: Umrah ke Saudi Tetap Berjalan, Jemaah Diminta Waspadai Rute Transit
Sementara itu, Kasubbag TU Kemenhaj Lombok Barat, H. Sukri, menambahkan bahwa optimalisasi persiapan ini tidak lepas dari sinergi kuat dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder). Sejak dilantik pada September lalu, jajarannya telah melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Imigrasi, Dukcapil, Balai Karantina Kesehatan (BKK) Kelas 1 Mataram, Polres, hingga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).
“Bagi kami, haji ini adalah gawe bersama. Ini bukan hanya tugas Kementerian Haji dan Umrah, tetapi ini adalah tugas negara yang membutuhkan keterlibatan semua pihak, terutama pimpinan daerah,” ujar Sukri.
Menurut Sukri, penguatan sinergi ini juga menjadi sarana bagi jajaran pimpinan yang baru untuk memperkenalkan diri sekaligus memastikan tidak ada hambatan birokrasi saat musim haji tiba.
Untuk layanan pengaduan maupun konsultasi, Sukri memastikan masyarakat tidak perlu bingung. Selain melalui kanal media sosial, jemaah dapat langsung berkonsultasi dengan PIC kecamatan masing-masing, baik terkait kendala administrasi keimigrasian maupun konsultasi awal terkait kesehatan.
