MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meluncurkan Dashboard Eksekutif NTB Satu Data untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memperkuat pengawasan program pembangunan. Sistem ini mengintegrasikan ratusan data pembangunan dalam satu platform yang dapat diakses pimpinan daerah.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Bruce Brazier, meresmikan dashboard tersebut di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (3/11/2026).
Peluncuran ini menjadi bagian dari kerja sama Pemerintah Provinsi NTB dengan Pemerintah Australia melalui Program SKALA dalam mendorong transformasi digital dan perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis data.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik, mengungkapkan Portal NTB Satu Data kini memiliki 995 dataset. Dari jumlah tersebut, sebanyak 825 dataset telah terhubung dengan Kementerian Dalam Negeri.
Integrasi data tersebut terus diperluas dengan melibatkan kementerian, lembaga, serta perguruan tinggi. Langkah ini diharapkan memperkuat kualitas informasi yang menjadi dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.
“NTB Satu Data merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi NTB dalam membangun kepercayaan publik. Bagaimana kita membangun perencanaan pembangunan yang lebih baik melalui data yang akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat,” kata Ahsanul Khalik.
Menurutnya, Dashboard Eksekutif memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi dengan Portal NTB Satu Data. Portal menyediakan kumpulan data pembangunan, sedangkan dashboard menyajikan informasi strategis untuk membantu pimpinan memantau capaian program, menemukan persoalan, dan menentukan kebijakan.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, sistem tersebut juga menghubungkan pengelolaan data dengan sepuluh program prioritas pembangunan daerah. Integrasi ini penting untuk menyelaraskan intervensi pemerintah sekaligus mencegah tumpang tindih kegiatan antarperangkat daerah.
“Hal yang paling membahagiakan bagi saya adalah ketika menerima laporan bahwa program dan sistem yang dikembangkan melalui Program SKALA telah berhasil diorkestrasi dan dikolaborasikan dengan sangat baik bersama sepuluh program prioritas Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Iqbal.
Ia menilai dashboard tersebut dapat menjadi rujukan pimpinan daerah dalam mengambil keputusan tanpa harus selalu menunggu laporan manual dari organisasi perangkat daerah.
Meski demikian, Iqbal mengakui kualitas data masih perlu disempurnakan. Informasi yang tersedia menjadi pijakan awal untuk diverifikasi sebelum pemerintah menetapkan kebijakan.
Dukungan juga datang dari Duta Besar Australia untuk Indonesia, Roderick Bruce Brazier. Ia mengapresiasi inovasi NTB dalam mengintegrasikan data untuk mendukung efektivitas program pemerintah.
“Ini langkah yang efektif dan bagus. Inovasi Pemerintah NTB dalam mengintegrasikan data menjadi langkah penting dalam menjalankan program pemerintah,” ujarnya.
Direktur Implementasi Program SKALA, Ted Weohau, menyebut Dashboard Eksekutif sebagai salah satu terobosan dalam transformasi digital pemerintahan NTB. Menurutnya, sistem tersebut membantu pimpinan melihat perkembangan pembangunan sekaligus mengidentifikasi persoalan yang membutuhkan penanganan.
Ke depan, Pemprov NTB akan meningkatkan kualitas, keterhubungan, dan keamanan data. Pemerintah daerah juga menggandeng Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat perlindungan informasi.
Dengan 995 dataset yang tersedia, tantangan berikutnya bukan sekadar menambah jumlah data, melainkan memastikan informasi tersebut akurat, diperbarui secara berkala, dan benar-benar digunakan untuk menentukan kebijakan.
Sebab, keberhasilan NTB Satu Data pada akhirnya tidak hanya diukur dari kecanggihan dashboard, tetapi juga dari ketepatan program pemerintah dan manfaat pembangunan yang dirasakan masyarakat.
