MATARAM – Polda Nusa Tenggara Barat (NTB) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap IPDA Sarbani, mantan Kapolsek Dompu, Polres Dompu. Ia terbukti melakukan pelanggaran berat kode etik profesi Polri, termasuk menjalin hubungan badan dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR di lingkungan kantor kepolisian.
Putusan tersebut dibacakan dalam Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) yang berlangsung di Ruang Sidang Bidpropam Polda NTB, Senin (9/11/2026). Sidang dimulai pukul 14.00 WITA dan berakhir sekitar pukul 22.00 WITA dengan menghadirkan 10 orang saksi.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Mohammad Kholid membenarkan keputusan pemecatan tersebut. Menurut dia, majelis sidang menjatuhkan sanksi setelah memeriksa fakta-fakta dan keterangan saksi selama persidangan.
“Polda NTB berkomitmen penuh untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme anggota. Terhadap pelanggaran berat yang dilakukan oleh yang bersangkutan, majelis sidang KKEP telah menjatuhkan putusan secara transparan, obyektif, dan tegas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Polri,” kata Kholid.
Terungkap hubungan badan di ruang Unit Reskrim
Dalam persidangan, terungkap rangkaian pelanggaran yang melibatkan IPDA Sarbani. Peristiwa itu bermula dari dugaan persetubuhan pada 28 Juli 2026.
Pelanggaran kemudian berlanjut pada Agustus 2026. IPDA Sarbani juga disebut mengonsumsi minuman keras di area kantor Polsek Kota Dompu.
Fakta yang menjadi sorotan dalam perkara tersebut adalah hubungan badan di luar nikah dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR. Perbuatan itu berlangsung di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu, wilayah hukum Polres Dompu.
Persidangan juga mengungkap adanya rencana pengguguran kandungan terhadap tahanan perempuan tersebut.
Rangkaian perbuatan itu menjadi bagian dari fakta pemeriksaan majelis KKEP dalam menentukan tingkat pelanggaran etik yang dilakukan mantan Kapolsek Dompu tersebut.
Dijatuhi Patsus 30 hari dan PTDH
Atas perbuatannya, majelis KKEP menjatuhkan dua sanksi kepada IPDA Sarbani. Pertama, sanksi administratif berupa penempatan di tempat khusus (Patsus) selama 30 hari.
Kedua, sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Majelis menyatakan perbuatan IPDA Sarbani terbukti melanggar sejumlah ketentuan, yakni Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski demikian, putusan tersebut belum menjadi akhir proses etik. IPDA Sarbani menyatakan banding atas keputusan majelis KKEP.
Polda NTB tegaskan tidak ada toleransi
Kombes Pol Mohammad Kholid menegaskan, keputusan PTDH menjadi bagian dari upaya menjaga integritas institusi dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Ia mengingatkan seluruh personel Polda NTB agar mematuhi aturan serta menjunjung tinggi nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam menjalankan tugas.
Kasus ini kembali menyoroti pentingnya pengawasan terhadap perilaku aparat, terutama mereka yang memiliki kewenangan dalam penanganan tahanan.
Sebab, ruang tahanan dan kantor kepolisian semestinya menjadi tempat yang menjamin keamanan serta perlindungan hak setiap orang yang berada dalam proses hukum.
