Mataram, Jurnalekbis.com — Otoritas Jasa Keuangan Nusa Tenggara Barat memastikan kondisi sektor jasa keuangan nasional maupun daerah masih dalam keadaan stabil. Kepala OJK NTB, Rudi Sulistyo, meminta masyarakat tidak mudah terpancing opini terkait ancaman krisis ekonomi yang belakangan ramai dibahas.
Pernyataan itu disampaikan Rudi dalam Forum Komite Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) NTB di Mataram, Jumat (29/5/2026).
“Ekonomi nasional ini masih terjaga stabil. Jadi bapak ibu jangan tergiring opini bahwa kita akan krisis. Kita semua harus menjaga supaya tidak terjadi krisis, karena kalau sampai krisis yang repot bukan hanya perbankan dan ekonomi, tetapi juga bisa berdampak sosial kemasyarakatan,” ujar Rudi.
Ia menjelaskan, sejumlah indikator utama sektor keuangan masih menunjukkan tren positif. Pertumbuhan kredit nasional tercatat sekitar 9 persen secara year on year (yoy), sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sekitar 13 persen.
Menurut Rudi, aktivitas ekonomi juga masih bergerak baik di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kawasan Bali-Nusa Tenggara yang mencatat pertumbuhan kredit sekitar 8 persen.
Dari sisi intermediasi perbankan, Loan to Deposit Ratio (LDR) berada di level 84,64 persen atau masih dalam kategori sehat. Profitabilitas industri perbankan juga dinilai tetap kuat dengan Return on Assets (ROA) mencapai sekitar 4 persen.
“Dari sisi permodalan sangat terjaga. Profil risiko juga masih aman, terlihat dari rasio kredit bermasalah atau NPL gross di kisaran 2,14 persen dan net sekitar 0,83 persen,” katanya.
OJK juga mencatat rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan nasional mencapai 25,09 persen. Angka itu jauh di atas batas minimum regulator, sehingga dinilai mampu menjaga ketahanan industri keuangan menghadapi tekanan global.
Selain perbankan, sektor jasa keuangan nonbank turut memperlihatkan perbaikan. Industri dana pensiun tumbuh sekitar 6,71 persen, sedangkan sektor asuransi mulai kembali mencatat pertumbuhan positif pada Maret 2026 setelah sebelumnya mengalami tekanan.
Pada sektor pembiayaan, pertumbuhan tercatat sebesar 0,61 persen dengan rasio kredit bermasalah sekitar 2,83 persen. Sementara pinjaman daring atau fintech lending terus meningkat dengan outstanding pembiayaan mencapai sekitar Rp100 triliun dan pertumbuhan 26,25 persen.
Di sisi lain, jumlah pengguna aset kripto nasional juga mengalami peningkatan. Konsumen kripto bertambah dari sekitar 20 juta menjadi 21 juta pengguna, meski nilai transaksinya masih relatif kecil dibandingkan sektor keuangan lainnya.
Untuk wilayah NTB, penyaluran kredit perbankan tumbuh 6,67 persen, sedangkan DPK meningkat 5,32 persen. Pertumbuhan kredit terutama didorong sektor non lapangan usaha dan pertambangan.
Meski demikian, OJK NTB tetap mengingatkan adanya tantangan yang perlu diantisipasi, terutama kenaikan rasio kredit bermasalah atau NPL/NPF pada sektor konstruksi.
Rudi juga mengungkapkan peningkatan LDR di NTB terjadi karena laju pertumbuhan kredit lebih tinggi dibanding penghimpunan DPK. Kondisi tersebut membuat kebutuhan likuiditas perbankan di NTB masih ditopang pembiayaan dari luar daerah.
Dalam forum itu, OJK NTB menegaskan komitmennya memperkuat sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah di tengah dinamika ekonomi global.
