Jakarta, Jurnalekbis.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memastikan memperoleh tambahan alokasi 10.000 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada 2026. Kepastian itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, dalam rapat koordinasi bersama sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (30/6).
Keputusan tersebut menjadi kabar positif bagi upaya percepatan penanganan rumah tidak layak huni di NTB. Jumlah bantuan yang diterima meningkat tajam dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, menghadiri langsung rapat koordinasi tersebut bersama gubernur dan perwakilan pemerintah provinsi dari berbagai wilayah di Indonesia.
Data Kementerian PKP menunjukkan, pada 2025 NTB hanya memperoleh alokasi 1.610 unit BSPS. Memasuki 2026, pemerintah pusat semula menetapkan kuota sebanyak 6.418 unit. Setelah dilakukan pembahasan bersama pemerintah daerah, jumlah tersebut bertambah menjadi 10.000 unit.
Dengan tambahan itu, alokasi BSPS untuk NTB meningkat lebih dari enam kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut diharapkan mampu mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni sekaligus memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang lebih layak.
Dalam arahannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa Program BSPS tidak boleh hanya dipahami sebagai bantuan pembangunan rumah.
Menurutnya, program tersebut harus menjadi bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat yang melibatkan berbagai kementerian dan lembaga sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
“Program BSPS harus terintegrasi dengan program lain agar masyarakat tidak hanya memperoleh rumah layak, tetapi juga memiliki kesempatan meningkatkan kesejahteraannya,” tegas Maruarar dalam rapat koordinasi.
Ia meminta pemerintah daerah menghubungkan pelaksanaan BSPS dengan program sertifikasi tanah gratis dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), fasilitas pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta dukungan permodalan usaha mikro dari Permodalan Nasional Madani (PNM).
Skema tersebut dinilai mampu memberikan manfaat yang lebih luas. Selain memperoleh rumah yang lebih layak, penerima bantuan juga mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta akses pembiayaan untuk mengembangkan usaha produktif.
Rapat koordinasi itu turut dihadiri Gubernur Sulawesi Barat, Gubernur Papua Barat Daya, Gubernur Gorontalo, Gubernur Riau, dan sejumlah perwakilan pemerintah provinsi lainnya. Pertemuan tersebut menjadi forum sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah Provinsi NTB menyatakan siap menindaklanjuti keputusan tersebut melalui koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota serta kementerian dan lembaga terkait. Langkah itu dilakukan agar proses pelaksanaan BSPS berjalan tepat sasaran dan selaras dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tambahan alokasi menjadi 10.000 unit dinilai sebagai salah satu dukungan terbesar pemerintah pusat terhadap sektor perumahan di NTB dalam beberapa tahun terakhir. Selain mempercepat rehabilitasi rumah tidak layak huni, kebijakan tersebut diharapkan menciptakan ekosistem pembangunan yang menghubungkan penyediaan hunian, legalitas aset, akses pembiayaan, hingga penguatan ekonomi keluarga.
Dengan meningkatnya kuota BSPS pada 2026, peluang masyarakat berpenghasilan rendah di NTB untuk memiliki rumah yang aman, sehat, dan layak huni semakin terbuka. Pemerintah berharap implementasi program ini dapat berjalan efektif sehingga manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.
