Jakarta, Jurnalekbis.com – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru, Sudaryono, mengungkap tiga persoalan utama yang menjadi fokus pembenahan di tubuh lembaga tersebut. Belum genap sepekan menjabat, ia menegaskan langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi persoalan mendasar agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan sesuai tujuan.
Dalam pernyataannya kepada awak media, Sudaryono menyebut persoalan pertama yang menjadi perhatian serius adalah dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BGN. Menurutnya, proses hukum sepenuhnya diserahkan kepada Kejaksaan yang saat ini menangani perkara tersebut.
“Kami menyerahkan sepenuhnya mekanisme penanganannya kepada Kejaksaan. Kami juga siap bekerja sama seluas-luasnya dan membuka seluruh akses informasi yang dibutuhkan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan,” kata Sudaryono.
Ia menegaskan BGN tidak akan menghalangi proses penegakan hukum terhadap siapa pun yang diduga melakukan pelanggaran. Langkah itu, menurutnya, menjadi bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap lembaga yang bertanggung jawab menjalankan salah satu program prioritas pemerintah tersebut.
Selain persoalan hukum, Sudaryono menilai pembenahan tata kelola menjadi pekerjaan besar berikutnya. Ia mengingatkan bahwa esensi program ini bukan sekadar membagikan makanan kepada masyarakat, melainkan memastikan kebutuhan gizi penerima benar-benar terpenuhi.
“Ini namanya Makan Bergizi Gratis, bukan makan enak gratis, bukan makan banyak gratis. Yang menjadi ukuran adalah kecukupan gizinya,” ujarnya.
Sudaryono menjelaskan BGN telah membangun sekitar 27 ribu dapur yang menjadi tulang punggung pelaksanaan program MBG. Di setiap dapur terdapat Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau aparatur negara.
Karena itu, ia menekankan seluruh kepala dapur memiliki tanggung jawab langsung kepada Badan Gizi Nasional untuk memastikan makanan yang disajikan memenuhi standar kualitas, keamanan, dan kandungan gizi.
“Status kepala dapur adalah abdi negara. Karena itu penting bagi kami memastikan mereka bekerja secara profesional, bersih, dan menyajikan menu yang benar-benar berkualitas,” katanya.
Fokus ketiga yang menjadi perhatian BGN adalah peningkatan transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan program MBG. Sudaryono menilai keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan pengawasan bersama dari berbagai pihak.
Menurutnya, keterlibatan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dinas terkait, hingga masyarakat menjadi elemen penting dalam memastikan distribusi makanan, pengelolaan dapur, kebersihan, dan kualitas menu berjalan sesuai standar.
“Kami ingin membuka ruang pengawasan seluas-luasnya. Publik harus ikut mengawasi mulai dari menu, penyaluran, dapur, kebersihan, hingga seluruh proses pelayanan,” ujarnya.
Langkah pembenahan itu dilakukan di tengah sorotan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program strategis nasional. Evaluasi terhadap tata kelola, penguatan pengawasan, dan penegakan hukum diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.
Dengan menempatkan pemberantasan korupsi, perbaikan tata kelola, dan transparansi sebagai tiga prioritas utama, Sudaryono menegaskan BGN akan berupaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui sistem yang bersih, akuntabel, dan dapat diawasi publik.
